Akhirnya 4 Korban Terorisme Dapat Kompensasi dari Pemerintah

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 28 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.182 228 27.470 644
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Akhirnya 4 Korban Terorisme Dapat Kompensasi dari Pemerintah

Jumat, 18 Desember 2020 | 05:36 WIB Last Updated 2020-12-17T22:36:02Z

mjnews.id - Setelah menunggu belasan tahun, sebanyak 215 korban dari 40 peristiwa terorisme masa lalu akhirnya mendapatkan kompensasi dari pemerintah yang jumlahnya bervariasi antara Rp75 juta hingga Rp250 juta.


Salah seorang korban penyerangan Hotel JW Marriott tahun 2013, Tony Soemarno, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi langkah sejarah yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tersebut.


"Walaupun ini tidak akan menyembuhkan luka sampai kapanpun. Apakah kita mau mendapatkan luka begini berat dibayar dengan uang, Apakah itu sebanding? Tentu jawabannya tidak. Ini hanya sebagai kompensasi dari pemerintah yang sudah punya niat baik kepada orang-orang seperti kita yang tidak tahu apa-apa yang jadi korban teror yang sangat biadab," kata Tony, seperti diwartakan vivanews, Kamis (17/12/2020).


Ungkapan rasa bahagia juga disampaikan Endang Isnanik yang harus membesarkan ketiga anaknya seorang diri setelah suaminya meninggal akibat aksi Bom Bali I tahun 2002.


"Kompensasi ini mudah-mudahan bisa membantu kondisi hidup kami yang sulit. Saya punya harapan pribadi semoga saya juga mendapat bantuan pengobatan karena saya menderita radang sendi rheumatoid arthritis," harap Endang.


Presiden Joko Widodo mengakui nilai kompensasi yang diberikan negara tentu tidak sebanding dengan penderitaan para korban yang selama puluhan tahun mengalami penurunan dari sisi kesehatan, ekonomi, psikologi, dan stigma sosial.


"Kehadiran negara di tengah-tengah para korban semoga mampu memberikan semangat, memberikan dukungan moril untuk melewati situasi yang sangat berat akibat dampak dari terorisme agar para korban dapat melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan lebih optimis lagi," kata Joko Widodo.


Direktur Eksekutif Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Hasibullah Satrawi, meminta agar jangan muncul pemahaman bahwa kompensasi ini maka kewajiban negara kepada korban terorisme dianggap sudah selesai semua.


Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menegaskan negara akan tetap memberikan pelayanan fisik, mental dan rehabilitasi psikososial untuk para korban.


Ungkapan terima kasih para korban terorisme

Setelah menunggu bertahun-tahun, korban penyerangan Hotel JW Marriott, Tony Soemarno, dipanggil ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo untuk menerima kompensasi dari negara.


"Ini sudah kami tunggu lama sekali. Sudah berapa kali ganti presiden, ganti pemimpin. Akhirnya di era Jokowi, kami dapat santunan empati dari negara,"kata Tony.


Kompensasi itu akan digunakan oleh Tony yang kini telah berusia 66 tahun dalam menjalani hari tuanya.


"[Kompensasi] tidak akan menyembuhkan luka sampai kapan pun. Apakah mau kita dibayar dengan luka begini berat, dibayar dengan uang. Apakah itu sebanding? Tentu jawabannya tidak.


Direktur Eksekutif Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Hasibullah Satrawi, mengatakan pemberian kompensasi memberikan makna penting bagi hadirnya negara kepada para korban.


"Sangat penting dalam konteks bernegara karena kompensasi menunjukkan negara ada dan tegak, tidak mal uke warga negara dan memberikan pengakuan bahwa negara ada kekurangan dalam melindungi warganya," ujarnya.


"Bayangkan kalau tidak ada kompensasi. Ini sama saja kayak negara itu ada dan tidak ada sama saja karena tidak ada sistem yang berjalan," katanya.


Hasibullah juga menegaskan, pemberian kompensasi ke korban tidak berarti menyelesaikan tugas negara.


"Jangan nanti ada logika kompensasi ini maka dianggap sudah selesai semua. Masih banyak korban yang terus terdampak terutama yang luka fisik dan butuh pengobatan medis, psikis," kata Hasibullah.



Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah, menyebut kompensasi yang diberikan negara kepada para korban terorisme masa lalu termasuk telat.


"Aksi teror dimulai 2002, lalu aturan tahun 2003 dan diubah 2018, dan aturan turunanya 2020. Rentannya sangat jauh dan telat. Perlakuan kepada korban kurang mendapat sorotan dibanding pelaku teror yang ada program deradikalisasi, bantuan dan lainnya," katanya.


Hal itu disebabkan kata Syauqillah akibat kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat terhadap para korban yang mungkin dianggap "tidak seksi" - artinya tidak menarik perhatian dan menyinggung kepentingan.


"Di BNPT ada direktorat fokus ke napi terorisme, tapi untuk korban tidak ada. Lalu penelitan masyarakat ke pelaku lebih banyak seperti jaringan, modus, pendanaan, dibandingkan tentang korban, bagaimana mereka bertahan hidup," kata Syauqillah.


Sumber: Vivanews


(*)

×
Berita Terbaru Update