Gerakan Kewirausahaan Nasional Buka Lapangan Kerja Baru untuk Anak Muda

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 24 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
28.837 214 27.119 642
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Gerakan Kewirausahaan Nasional Buka Lapangan Kerja Baru untuk Anak Muda

Sabtu, 19 Desember 2020 | 01:33 WIB Last Updated 2020-12-21T17:58:10Z
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan.

mjnews.id - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengaku banyak karyawan swasta mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan, yang mencapai 8 juta orang akibat pandemi Covid-19. Dia pun mengusulkan agar semua pihak menyuarakan kampanye secara masif "Gerakan Kewirausahaan Nasional", untuk mendorong anak muda Indonesia untuk menjadi wirausaha.


"Gerakan Kewirausahaan Nasional ini perlu dimasifkan dan dikampanyekan kepada semua segmen. Terutama anak-anak muda saat ini agar anak-anak muda sekitar 8 juta rakyat Indonesia pegawai swasta yang dipecat karena pandemi Covid-19 itu bisa menjadi wirausaha pemula," kata Syarief dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema "Peran Koperasi untuk Membangkitkan Perekonomian Nasional di Tengah Pandemi" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2020).


Mantan Menteri Koperasi dan UMKM era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini meyakini gerakan tersebut bisa membuka lapangan kerja baru dan akan meningkatkan perekonomian nasional, sehingga bisa membawa Indonesia melewati resesi ekonomi.


Selain itu, Syarief meminta koperasi Indonesia terpanggil untuk hadir dan aktif berkontribusi nyata dalam masa sulit saat ini. "Saya berharap Kementerian Koperasi dan UMK membangkitkan koperasi yang mati di tengah pandemi Covid-19, kalau bisa dibangkitkan kembali. Maka tentu akan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia," imbuh politisi Partai Demokrat itu.


Kesempatan sama, Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi mengakui pandemi Covid-19, bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada ekonomi dan pola hidup masyarakat dunia sekarang ini. Karenanya, keberadaan koperasi menjadi sangat signifikan manfaatnya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Inilah yang kemudian akibat dari dampak Covid, kita lihat kemudian bahwa memang permasalahan utama yang dihadapi oleh koperasi yang terdampak covid adalah permodalan," sebutnya.


Dari hasil survei yang dilakukan Kemenkop/UKM terhadap kopersi yang terdampak Covid-19 ini, 46 % adalah yang sangat menghadapi maslah di permodalan, kemudian 36 % di penjualan dan 7% di distribusi dan produksi. Oleh karena itu, jika diidentifikasi kebutuhan dari koperasi dalam rangka untuk menggerakan usahanya, adanya pinjaman modal kerja, relaksasi kredit, kelancaran distribusi dan kepastian permintaan.


"Tetapi saya kira ini bukan menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Kementerian Koperasi dan UKM saja, ini meliputi seluruh stakeholder terkait dan pemerintah secara khusus. Dan pemerintah telah mencanangkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan penganggaran sebesar lebih kurang 695,2 Triliun, dimana yang 123,46 Triliun diantaranya adalah dialokasikan untuk UMKM," bebernya.


UMKM ini, menurut Ahmad Zabadi, termasuk didalamnya adalah untuk koperasi, 123,46 Triliun ini, kemudian dirancang programnya untuk diarahkan kepada tiga kategori, satu bagi UMKM, termasuk di dalam koperasi yang berstatus dampak bertahan, tetap eksis di tengah pandemi ini, mereka mendapatkan insentif pajak. Kemudian bagi koperasi dan UMKM yang berstatus menurun usahanya sebagai dampak dari pandemi ini, mendapatkan relaksasi kemudian restrukturisasi kredit, dan perluasan pembiayaan.


"Untuk usahanya ini kemudian kita dorong untuk dilakukan transformasi dari offline ke online, sehingga kita mungkin di antara teman-teman media mengenal dari produk-produk koperasi dan diarahkan untuk masuk ke digital market. Selain itu, kita juga berupaya untuk mendorong mempertemukan koperasi dengan terutama sektor real untuk mendapatkan kepastian market. Ini kita dorong beberapa BUMN yang bergerak di bidang pangan khususnya sebagai aftaker," demikian Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM.


(ery/zul)

×
Berita Terbaru Update