Kata Ketua Bawaslu Bukittinggi, Minat Masyarakat Jadi Pengawas TPS Sangat Minim

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 7 Maret 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.706 249 28.022 654
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Kata Ketua Bawaslu Bukittinggi, Minat Masyarakat Jadi Pengawas TPS Sangat Minim

Kamis, 31 Desember 2020 | 18:02 WIB Last Updated 2020-12-31T11:02:11Z
Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi memaparkan permasalahan pengawasan dalam pilkada serentak 2020 di Bukittinggi.

mjnews.id - Minat masyarakat menjadi pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu sangat minim. Bahkan, Bawaslu Bukittinggi sampai tiga kali membuka pendaftaran, namun hingga batas akhir pendaftaran Bawaslu tetap kekurangan personil untu mengawasi TPS.


Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi saat membuka kegiatan Sosialisasi evaluasi pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumbar serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi dalam pilkada serentak di Hotel Pusako, beberapa waktu lalu.


Menurut Ruzi, kebutuhan pengawas TPS pada Pilkada yang baru lalu berjumlah 466 orang, untuk 233 TPS di Bukittinggi. "Saat itu, kita butuh 466 orang, atau dua kali lipat dari jumlah TPS sesuai aturan yang telah ditetapkan Bawaslu RI," kata Ruzi.


Ia menjelaskan, kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawas TPS karena aturan Bawaslu RI mewajibkan setiap pendaftar harus mengikuti Rapis Test terlebih dulu. Pada saat bersamaan KPU Bukittinggi juga membuka pendaftaran untuk PPS.


"Setiap TPS minimal 2 pengawas, bahkan ada di TPS tertentu tidak ada yang mendaftar. Untuk mengatasi hal tersebut, kita melakukan pendistribusian pengawas TPS ke TPS yang tidak ada pengawasnya. Alhamdulillah, kekurangan pengawas TPS dapat kita atasi," ujarnya.


Selain itu, Ruzi menyebutkan anggaran Pilkada Rp4,2 miliar yang dikelola Bawaslu berlebih. Penyebabnya banyak program yang tidak berjalan sesuai harapan karena Covid-19.


"Anggaran sebanyak itu, kita susun dulunya di tahun 2019 sebelum adanya Covid. Dalam anggaran tersebut, kita banyak melakukan sosialisasi tatap muka. Namun sosialisasi tatap muka tidak dapat kita laksanakan dan diganti dengan daring," jelasnya.


Seiring dengan telah berakhirnya masa PSPB, maka Bawaslu Bukittinggi mulai melakukan pertemuan tatap muka namun dengan jumlah yang sangat terbatas. "Akhir-akhir ini, kita telah lakukan pertemuan tatap muka terbatas, seperti deklarasi anti politik uang, rakor dan kegiatan lainnya," ungkap dia.


(ag/ril)


loading...

×
Berita Terbaru Update