Menteri PUPR: Rumah Subsidi Banyak Masalah

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 6 Maret 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.646 247 27.982 654
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Menteri PUPR: Rumah Subsidi Banyak Masalah

Sabtu, 19 Desember 2020 | 16:02 WIB Last Updated 2020-12-19T09:02:01Z
Basuki Hadimuljono.

mjnews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap sejumlah masalah pada rumah subsidi. Ia mengatakan, masalah rumah subsidi itu masih ada hingga saat ini.


Ia memaparkan, masalah rumah subsidi itu seperti rumah belum terbangun kendati sudah akad kredit.


“Banyak sekali, bukan banyak, mudah-mudahan nggak banyak, tapi masih ada customer yang sudah akad tapi nggak dibangun-bangun,” kata Basuki Jumat (18/12/2020).


Masalah lain, rumah yang dibangun tidak layak ditempati. Sementara, upaya pemerintah menerapkan sertifikat laik fungsi (SLF) ditolak pengembang.


“Masih ada yang sudah dibangun tapi nggak layak ditempati, mau pakai layak fungsi, tidak mulus kan. Kita mau pakai sertifikat laik fungsi (SLF) pengembang nolak, karena ini rumah sederhana nggak perlu pakai layak fungsi tapi kalau nggak pakai layak fungsi siapa yang menjamin kualitas supaya itu bisa ditempati,” paparnya.


Ia pun meminta kerja sama dengan semua pihak. Basuki juga meminta agar bank memilih pengembang yang serius membangun rumah subsidi.


“Jadi saya kira mari kita bekerjasama, pengembang, bapak ibu bank harus memilih pengembang yang memang, tidak harus besar, tapi yang memang serius membangun rumah karena rumah subsidi tidak terlalu memakai teknologi,” terangnya seperti diwartakan detikcom.


Basuki menjelaskan, pihaknya bertanggungjawab kepada konsumen karena dalam rumah rumah subsidi ada anggaran negara.


“Kami bertanggungjawab pada customer karena ada uang APBN FLPP itu, selama ada uang APBN yang digunakan harus kita pertanggungjawabkan, dalam hal pembangunan rumah subsidi ini,” katanya.


“Kita harus bertanggungjawab betul bahwa subsidinya nyampai orangnya dan kualitas rumahnya harus bisa dipertanggungjawabkan,” sambungnya.


Dia berharap, agar aplikasi yang dikembangkan pemerintah bisa turut meningkatkan kualitas rumah subsidi. Sebab, ada pengalaman pengembang protes jika pemerintah ingin meningkatkan kualitas rumah.


“Ke depan makanya tadi siapa yang ngecek, siapa yang motret, karena kita pengalaman misalnya mau meningkatkan kualitas protes pengembang artinya mereka nggak mau. Apa-apaan, kalau nggak mau nggak usah, kalau kita mau tegas-tegasan,” ujarnya.


Basuki juga meminta agar untuk tahun depan bank tidak hanya mengurusi akad kredit, tapi juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas rumah subsidi.


“Jadi saya kira ke depan 2021 mohon kerja sama yang lebih dari bank, bank tidak hanya akad kredit saja, tapi ikut bertanggung jawab, yang tanggung jawab mesti kami, tapi ikut bertanggung jawab bahwa rumah yang dibangun dengan subsidi tadi memang bener-bener tidak hanya rumah tapi lingkungannya juga,” ujarnya.


(*)

×
Berita Terbaru Update