Guspardi Gaus Nilai Pemecatan Ketua KPU Perlu Kajian Komprehensif

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 28 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.182 228 27.470 644
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Guspardi Gaus Nilai Pemecatan Ketua KPU Perlu Kajian Komprehensif

Jumat, 15 Januari 2021 | 08:31 WIB Last Updated 2021-01-15T01:31:01Z
Guspardi Gaus.

mjnews.id - Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Arief Budiman sebagai Ketua KPU, seharusnya diambil setelah dilakukan kajian yang komprehensif dengan pertimbangan yang jelas terkait ukuran melanggar norma kode etik seperti diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.


Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/1/2021) menanggapi keputusan DKPP yang mencopot Arief Budiman dari jabatan ketua KPU.


Guspardi menilai, penegakan etika penyelenggara pemilu memang menjadi domainnya DKPP untuk memutus pelanggaran kode etiknya namun keputusan yang diambil harus jelas dengan berbagai pertimbangan yang terukur dan tepat. Jangan ada unsur lainnya yang mempengaruhi keputusan tersebut.


“Apakah dengan alasan menyertai dan mendampingi anggota KPU Evi Novida Ginting pada saat di ruang publik dalam memperjuangkan hak-haknya dapat dikategorikan bentuk penyalahgunaan wewenang dan dianggap oleh DKPP sebagai bentuk dukungan Arief Budiman terhadap perlawanan oleh KPU kepada lembaganya? Dan haruskah hukumannya berupa pemecatan?” ujarnya.


Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI itu pun mengatakan, DKPP dalam keputusannya harus objektif sebagaimana diuraikan dalam pasal 159 ayat 3 UU No 7/2017 yaitu menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi, menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu, bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi.


Menurut dia, pemecatan Arief Budiman sebagai Ketua KPU RI oleh DKPP terkesan dan secara tersirat menggambarkan adanya hubungan yang kurang harmonis antara kedua lembaga tersebut sehingga akan menjadi preseden yang tidak baik.


“Kami di Komisi II DPR RI akan memanggil penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, meminta penjelasan dan klarifikasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan utuh untuk pendalaman terhadap kasus ini secara transparan,” ujar Guspardi seraya menilai, harmonisasi antar lembaga pemilu juga menjadi prioritas untuk di bahas dalam rapat yang akan segera dijadwalkan tersebut.


(ery)

×
Berita Terbaru Update