Polemik Dana BOT Tambahan Covid-19, Direktur RSUD Lubuk Sikaping Minta Jangan Saling Menyalahkan

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 25 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
28.919 220 27.229 643
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Polemik Dana BOT Tambahan Covid-19, Direktur RSUD Lubuk Sikaping Minta Jangan Saling Menyalahkan

Rabu, 13 Januari 2021 | 21:02 WIB Last Updated 2021-01-13T19:30:55Z
Direktur RSUD Lubuk Sikaping, dr. Yong Marzuhaili.

mjnews.id - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping angkat bicara perihal tidak cairnya dana BOT tambahan Covid-19 bagi tenaga kesehatan di RSUD tersebut. Bahkan pihak RSUD sudah melaporkan kronologis hingga akhirnya batal membayarkan dana insentif ratusan tenaga kesehatan Covid-19 kepada bupati setempat.


"Kami dari RSUD Lubuk Sikaping, baik dokter spesialis, perawat, dan radiografer telah menghadap kepada Bupati Pasaman, Yusuf Lubis terkait masalah ini. Kemudian Bapak Bupati telah mendudukkan masalah ini antara Dinkes, RSUD dan Keuangan," terang Direktur RSUD Lubuk Sikaping, dr. Yong Marzuhaili, Rabu (13/1/2021).


Bupati Pasaman, kata dia berupaya mencarikan solusinya agar dana insentif itu bisa dibayarkan bersama pihak keuangan setempat. "Terkait bagaimana mekanismenya sedang dikaji oleh pihak keuangan. Kami sangat sedih kalau ini dipolitisasi kemana-mana. Sebab kami bekerja dengan sumpah, siapapun yang sakit akan kami rawat. Ini juga sempat dinyatakan oleh salah seorang dokter kami di depan Bapak Bupati kemarin," tambahnya.


Dirinya sebagai Direktur RSUD Lubuk Sikaping menyatakan bahwa tidak perlu ada kata saling salah-menyalahkan dalam hal tersebut. Sebab baik pihak RSUD maupun Dinas Kesehatan sudah bersama-sama berupaya semaksimal mungkin melengkapi bahan administrasi keuangan yang diminta untuk proses pencairan hingga hari terakhir kerja pada Desember 2020 lalu.


"Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan telah dibuktikan bahwa RSUD Lubuk Sikaping sampai saat ini masih melayani pasien Covid-19. Ruang VIP RSUD masih dijadikan sebagai tempat pasien isolasi Covid-19 melalui SK Bupati dan SK Gubernur," katanya.


Masalah yang terjadi kata dia perbedaan cara mengklafikasi pasien, dimana tugas verifikator Dinkes tidak sesuai juknis yang di Kemenkes. "Dinkes ingin untuk memeriksa rekam medis pasien untuk dibawa ke Dinkes Pasaman, secara Undang-undang itu tidak boleh. Kemudian mempertanyakan kenapa pasien A dirawat, misalnya. Itu kan bukan wewenang manajemen. Menurut kami itu hak penuh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Kita doakan semoga secepatnya masalah ini bisa segera dicarikan solusi konkrit sesuai janji bupati tersebut," tutupnya.


Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman gagal membayarkan hak dana insentif bagi ratusan tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19 di RSUD Lubuk Sikaping hingga akhir tahun 2020 kemarin.


Dari data yang diterima dana BOT tambahan ini mencapai Rp1 miliar lebih. Dimana dana ini bisa dicairkan untuk BOT terhitung Juni 2020. 


Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Pasaman menegaskan, tidak dicairkannya dana tersebut, bukan kesalahan pihaknya.


(cf/amr)

×
Berita Terbaru Update