Ada Kudeta, WNI di Myanmar Diminta Tenang

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 4 Maret 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.467 251 27.798 652
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Ada Kudeta, WNI di Myanmar Diminta Tenang

Senin, 01 Februari 2021 | 23:06 WIB Last Updated 2021-02-01T21:14:07Z
Pengunjuk rasa dari Myanmar yang tinggal di Jepang melakukan unjuk rasa melawan militer Myanmar setelah merebut kekuasaan dari pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis dan menangkap pemimpinnya Aung San Suu Kyi, di Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo, Jepang, Senin (1/2/2021). (antara)

MJNews.id - Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Myanmar diminta untuk tenang, menyusul kudeta militer dan penahanan para pemimpin pemerintah pemerintah sipil pada Senin dini hari, Senin (1/2/2021).


“KBRI telah memberikan imbauan kepada masyarakat dan menghubungi simpul-simpul komunitas masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menghubungi hotline (nomor telepon—red) KBRI jika menghadapi masalah,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha melalui pesan singkat, Senin (1/2/2021).


Berdasarkan data Kemlu, jumlah WNI di Myanmar sekitar 500 orang. Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan sebagai anak buah kapal (ABK).


“Kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman,” kata Judha.


Militer Myanmar menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin fajar.


Otoritas militer, dikutip dari Reuters, mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintah telah dialihkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, seiring dengan penahanan para tokoh politik yang masih dilakukan--yang disebut sebagai respons atas kecurangan pemilu tahun lalu.


Dalam menanggapi insiden politik di Myanmar, Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam dan "menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia".


Indonesia meminta pihak-pihak yang terlibat untuk menahan diri serta menyerukan pendekatan dialog untuk mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin buruk.


Perlu Waspada

Sementara itu, Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah mengingatkan bahwa sesama negara ASEAN untuk saling menahan diri. Bahkan, jika ada gelombang kritik dari luar ASEAN, Indonesia harus turut mengingatkan.


“Kalaupun terjadi gelombang kritik yang luar biasa dari luar ASEAN, maka Indonesia dan negara-negara dalam ASEAN lainnya akan meminta para pengkritik tersebut menahan diri, guna mencegah pihak militer Myanmar terpancing untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ASEAN Charter,” kata Rezasyah, Senin (1/2/2021).


Peringatan yang disampaikan olehnya ini bukan tanpa sebab. Menurutnya, dikhawatirkan pemerintah transisi Myanmar saat ini bisa memainkan sebuah skenario. “Dikhawatirkan, pemerintahan transisi yang sedang dipimpin kalangan militer ini akan tanpa sadar memainkan sebuah skenario, guna mengambil manfaat dari persaingan AS-RRC di Asia Tenggara,” ujarnya.


Dia mengatakan bahwa bergesernya Myanmar dalam berbagai kesepakatan harus diwaspadai. Termasuk terkait Laut China Selatan. “Adapun tindakan yang perlu diwaspadai dari sebuah pemerintahan transisi seperti ini adalah bergesernya Myanmar dari berbagai kesepakatan yang menyangkut Laut China Selatan; serta Zone of Peace, Freedom and Neutrality (Zopfan),” tuturnya seperti dikutip detikcom.


Selain itu, hubungan ekonomi China dan Myanmar pun perlu diperhatikan. Hal ini bisa berpotensi membuat Myanmar memakai ASEAN sebagai rujukan politik. “Mengingat kerapatan ekonomi antara Myanmar dan RRC, dikuatirkan pemerintahan transisi ini berpotensi menolak menjadikan ASEAN sebagai rujukan politik luar negerinya, namun justru berpaling ke RRC,” tuturnya.


Seperti dilansir AFP, Senin (1/2), Juru Bicara Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD), yang menaungi Suu Kyi dan kini berkuasa di Myanmar, Myo Nyunt membenarkan kabar penahanan Suu Kyi oleh militer Myanmar. Ia menuturkan Suu Kyi dan beberapa tokoh senior pemerintahan lainnya ditahan di Ibu Kota Naypyitaw. Salah satu tokoh senior yang ditahan adalah Presiden Myanmar Win Myint.


Dia juga menambahkan bahwa beberapa menteri dari negara bagian besar di Myanmar juga ditahan oleh militer. “Militer tampaknya menguasai ibu kota sekarang,” imbuhnya.


Lebih lanjut, Myo Nyunt juga menyatakan bahwa NLD menduga penahanan Suu Kyi dan tokoh senior ini merupakan bagian dari upaya kudeta oleh militer Myanmar.


Militer Myanmar juga menetapkan keadaan darurat dan mengumumkan pihaknya mengambil alih kekuasaan atas pemerintah Myanmar selama 1 tahun.


Seperti dilansir Channel News Asia, pengumuman itu disampaikan melalui sebuah video yang ditayangkan oleh saluran televisi yang dimiliki militer Myanmar, Myawaddy TV, pada Senin (1/2) waktu setempat.


Disebutkan dalam siaran Myawaddy TV bahwa kekuasaan diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.


Seperti dilansir AFP, Senin (1/2), militer menguasai Myanmar selama lima dekade sebelum pemerintahan sipil yang dipimpin Suu Kyi menguasai negara itu. Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang dipimpin Suu Kyi menang pemilu bersejarah tahun 2015 dan dia menjabat pemimpin de-facto Myanmar.


“Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa telah ditahan dalam penggerebekan dini hari,” kata Myo Nyunt.


Dilansir Reuters, penahanan Aung San Suu Kyi dilakukan setelah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer Myanmar meningkat selama berhari-hari. Sehingga menimbulkan ketakutan akan kudeta setelah pemilu yang menurut militer curang. 


Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengutamakan dialog. “Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar,” tulis Kementerian Luar Negeri dalam akun Twitter resminya @kemlu_RI, Senin (1/2).


Lebih lanjut, Indonesia mengimbau pihak di Myanmar mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia menilai perselisihan terkait pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada.


(dtc)

×
Berita Terbaru Update