DPR RI: Pembebasan Lahan Tol Padang - Pekanbaru Jangan Rugikan Masyarakat

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 25 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
28.919 220 27.229 643
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

DPR RI: Pembebasan Lahan Tol Padang - Pekanbaru Jangan Rugikan Masyarakat

Senin, 15 Februari 2021 | 21:28 WIB Last Updated 2021-02-15T18:31:11Z
Rombongan Komisi V DPR RI rapat bersama mitra kerja saat kunjungan kerja ke Sumbar, Senin (15/2/2021). (ist)

MJNews.id - Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat meminta penggantian lahan masyarakat untuk pembangunan tol harus menguntungkan masyarakat. Soalnya, lahan yang sudah dilewati tol nanti, nilainya tidak akan bertambah, karena akses akan tertutup.


Hal itu disampaikannya menyikapi pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Sumbar, Senin (15/2/2021) di Aula Kantor Gubernur Sumbar.


Menurutnya, penggantian lahan tanah tol saat ini tidak mempertimbangkan nilai tanah masyarakat. "Tolong pola pikirnya untuk mengganti lahan tol itu harus menguntungkan masyarakat. Jangan lagi beranjak dari ganti rugi. Sampai saat ini masih mengacu pada ganti rugi. Ya, masyarakat jadi rugi," sebut legislatif PKS tersebut.


Ditegaskannya, selama ini tanah yang sudah dilewati tol, nilai tanahnya tidak pernah naik. Karena akses masyarakat pada tol sudah ditutup. Bahkan, sisa tanah setelah pembebasan sulit dimanfaatkan. "Ini pertimbangannya, nilai tanah di sekitar tol itu tidak naik. Karena akses ke tol tidak terbuka seperti jalan umum lainnya," sebutnya.


Menurutnya, ada perbedaan harga tanah ketika ada pembangunan jalan nasional dengan pembangunan jalan tol. Ketika jalan tol dibangun, akses ke jalan tidak leluasa, harus melalui pintu. Kondisi ini yang membuat harga tanah tidak ada peningkatan pada warga.


Sedangkan, ketika tanah masyarakat dibebaskan untuk jalan nasional, maka nilai tanah yang tinggal akan lebih tinggi. Karena memang akses ke jalan utama terbuka langsung.


"Pola pikir ini harus menjadi landasan menentukan penggantian tanah. Kalau sekarang masih ganti rugi. Apalagi Presiden Jokowi sudah meminta untuk penggantian lahan itu harus ganti untung," sebutnya.


Diakuinya, saat ini untuk menetapkan harga pembebasan lahan tol menggunakan apraisal. Dengan itu mestinya, tim apraisal menggunakan acuan berbeda dengan pembebasan lahan tol.


Meski begitu, Syahrul mendukung penyelesaikan pembangunan tol tersebut. Menurutnya, dengan tuntasnya tol Padang-Pekanbaru akan mendongkrak perekonomian dua daerah tersebut. "Keberadaan tol itu memang untuk memangkas waktu tempuh. Mulai pergerakan orang dan barang. Jika tol ini rampung jelas sangat membantu perekonomian Sumbar dan Riau. Sumbar ada sumber pangan untuk Riau hingga Kepri," katanya.


Selain tol, Syahrul juga menyoroti buruknya kondisi jalan yang menghubungkan Sumbar dengan Riau. Terutama di daerah Rimbo Data, Kampar. Jalan tersebut saat ini dipenuhi dengan lobang menganga di tengah jalan.


"Jalan itu tolong diperhatikan juga oleh Kementrian PUPR. Kalau jalan malam sepertinya ada yang memanfaatkan dengan membuat macet," katanya.


Hal yang sama disampaikan Anggota DPR RI Komisi V, Tamanhuri. Legislator asal Lampung ini mendorong agar pembebasan lahan dapat diselesaikan dengan cepat. Karena pembangunan tol itu sangat menguntungkan bagi masyarakat. "Kita membutuhkan tol ini untuk mendukung perekonomian," sebutnya.


Komisi V DPR RI dipimpin oleh Mulyadi mengatakan, kunjungan kerja tersebut dalam rangka masa reses III DPR RI. Komisi V DPR RI meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Sumatera Barat sebagai bagian fungsi pengawasan sekaligus mendapatkan masukan sebagai evaluasi untuk ditindaklanjuti.


Ia mengatakan, ada beberapa proyek strategis di Sumbar yang ditinjau di antaranya jalan tol Padang-Pekanbaru, Terminal Tipe A Anak Air, lampu penerang jalan dan proyek padat karya.


"Kita ingin tahu persoalan ril di lapangan. Kita upayakan ada solusinya," katanya.


Persoalan yang ditemui di lapangan di antaranya terkait pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru dan akses jalan keluar dari terminal yang relatif masih kecil.


Asisten II Pemprov Sumbar Benny Warlis menyebut Sumbar tetap membutuhkan perhatian dari pusat dalam hal pembangunan. Ia mengatakan, ada sejumlah proyek yang diharapkan dukungan Komisi V.


Proyek itu di antaranya Tol Padang-Pekanbaru, Marina Padang, Trans Mentawai, Fly Over Sitinjau Laut, jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang dan Tol Dharmasraya-Pekanbaru.


Terkait persoalan yang ditemui di lapangan, ia mengakui adanya sejumlah masalah dalam pelaksanaan proyek di Sumbar. Ia meminta pejabat teknis untuk memberikan penjelasan agar Komisi V mengetahui persoalannya dengan jelas.


Laporan dari pejabat teknis, pembebasan lahan STA 0-4,2 sudah selesai. Beberapa titik yang belum terbebaskan sudah diselesaikan secara kontinyasi. Sementara STA4,2-36,6 masih dalam proses. Pada ruas itu awalnya ada penolakan dari masyarakat. Penolakan itu diterima gubernur hingga akhirnya dilakukan perubahan trase. Perubahan itu membuat jadwal agak terlambat.


Dalam proses pembebasan lahan di trase baru, ada tuntutan hukum dari masyarakat. Pemprov Sumbar kalah hingga ke MA. Namun pemerintah daerah kembali melakukan pendekatan pada pemilik lahan dan mereka setuju untuk proses ulang.


Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Drs. H. Tamanuri mencatat persoalan akses jalan keluar dari Terminal Tipe A Anak Air sepanjang 200 meter.


Ia menilai, akses jalan keluar itu masih sangat sempit padahal akan dilewati bus-bus besar. Setidaknya, luas jalan itu sekitar 30 meter agar maksimal. Dia meminta semua pihak merapatkan koordinasi agar perluasan jalan itu bisa terealisasi.


Anggota Komisi V DPR RI asal Sumbar, Athari Gauthi Ardi mengatakan, semua temuan di lapangan menjadi catatan yang akan ditindaklanjuti. "Pada dasarnya saya setuju semua usulan dari Pemprov Sumbar. Saya akan berjuang di DPR RI sebagai satu-satunya perwakilan Sumbar di Komisi V," katanya.


(eds)

×
Berita Terbaru Update