DPRD Kota Payakumbuh Sepakati Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jadi Perda

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 25 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
28.919 220 27.229 643
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

DPRD Kota Payakumbuh Sepakati Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jadi Perda

Senin, 22 Februari 2021 | 19:02 WIB Last Updated 2021-02-22T15:31:20Z

Liputan Khusus DPRD Kota Payakumbuh


MJNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Payakumbuh menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi peraturan daerah (Perda). Kesepakatan bersama tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD melalui Video Confrence Via Zoom, Senin (22/2/2021).


Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi dalam sambutannya mengatakan, peningkatan kebutuhan lahan membuat alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah dipandang menjadi objek yang paling esensial untuk dialihfungsikan. Dengan ditetapkannya perda LP2B yang terintegrasi dengan rancangan tata ruang Kota Payakumbuh yaitu perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW, Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya melakukan alih fungsi lahan pertanian melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. 


"Melalui komitmen penetapan perda LP2B, diharapkan dapat mengendalikan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi peruntukan lainnya karena ini merupakan faktor esensial kemajuan pertumbuhan ekonomi skala besar," terang Riza. 


Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hamdi Agus mengatakan, pengendalian lahan pertanian pangan harus memiliki sebuah regulasi yang jelas dalam rangka mengamankan lahan pertanian, terutama dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali. 

 

"Pemikiran ini yang menjadi pertimbangan DPRD sehingga melalui penggunaan hak usul prakarsa, dirancang peraturan dengan tujuan untuk melindungi lahan pertanian," kata Hamdi. 


Lebih lanjut, dia berharap, Perda tersebut nantinya bisa menjadi regulasi dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. 

 

"Perda ini tentunya akan sejalan dengan program pemerintah daerah dalam rangka menguatkan ketahanan pangan daerah. Dimana, Perda akan menjadi regulasi dalam memberikan perlindungan kepada lahan pertanian untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali," pungkas Hamdi.


(yud)

×
Berita Terbaru Update