Empat Kajari Dilantik, Kajati Sumbar: Identifikasi Persoalan di Wilayah Baru

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 6 Maret 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.646 247 27.982 654
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Empat Kajari Dilantik, Kajati Sumbar: Identifikasi Persoalan di Wilayah Baru

Selasa, 23 Februari 2021 | 17:24 WIB Last Updated 2021-02-23T19:51:14Z

MJNews.id - Empat Kejaksaan Negeri (Kejari) kota dan kabupaten di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar memiliki empat pimpinan baru, setelah Selasa (23/2/2021) kemarin dilantik langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Anwarudin Sulistyono.


Adapun nama baru yang mengisi jabatan tersebut, Feni Nilasari sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Solok, Ginanjar Cahya Permana sebagai Kajari Pasaman Barat, Nilma sebagai Kajari Padang Panjang, dan Efendri Eka Saputra sebagai Kajari Sijunjung.


Dalam sambutannya, Kajati mengatakan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera identifikasi dan pelajari persoalan tugas di tempat penugasan baru, guna akselerasi pelaksanaan tugas sebelumnya.


Selain itu, Kajati Sumbar juga mengingatkan pentingnya pejabat baru untuk mencurahkan kemampuan untuk capaian kinerja yang optimal serta penegakan hukum yang adil dan tetap menjaga integritas.


"Khusus untuk aspidsus dan asdatun, saya minta untuk segera konsolidasi dengan staf bidang masing-masing. Review juga tugas yang ada untuk dituntaskan," katanya.


Kajati Sumbar juga menyinggung soal proses pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang sedang berjalan, agar kawasan pembangunan yang masuk ke wilayah Kajari tersebut bisa berkoordinasi dengan Forkopimda setempat, untuk mencari solusi atas kendala yang terjadi.


Selain itu, Kajati Sumbar mengingatkan kepada seluruh Kajari di Sumbar agar dapat menghasilkan produk hukum Pidana Khusus (Pidsus), meskipun tidak ada target yang dibebankan, seperti masa sebelumnya. "Tentunya Kajari se-Sumbar harus ada produk hukum pidana khusus. Masa polisi ada, kita tidak ada," ucapnya. 


Anwarudin menyebutkan, meski tidak ada target dalam penanganan Pidsus, namun kinerja Kajari di Sumbar harus optimal. Jangan ada lagi Kejari nol kasus dalam menangani pidana khusus, seperti perkara tindak pidana korupsi (tipikor).


Bagi Kejari yang belum menghasilkan produk perkara tipikor, sebut Kajati, sudah jadi evaluasi pimpinan, namun masih ada waktu untuk menghasilkan produk. Akan tetapi, ada juga yang terkena evaluasi dan dipindahkan.


"Evaluasi kemudian dipindahkan, sebagai pengingat agar mereka lebih fokus dan optimal lagi," jelas Anwarudin didampingi Wakajati Yusron dan Aspidsus Teguh Wibowo.


Usai pelantikan, Kajati Sumbar juga berpesan kepada pemimpin di Kejari agar tetap mentaati protokol kesehatan Covid-19 dan mendukung program vaksinasi.


"Ya, pemberian vaksinasi kepada tenaga medis, pejabat, dan masyarakat harus didukung, karena itu adalah program pemerintah dalam pemberantas penyebaran Covid-19," kata Anwarudin, kemarin. Dia juga mengaku kalau seluruh Kajari di Sumbar sudah melakukan vaksinasi.


(why)

×
Berita Terbaru Update