Hari Ini MK Putuskan 134 Perkara Pilkada 2020

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 28 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.182 228 27.470 644
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Hari Ini MK Putuskan 134 Perkara Pilkada 2020

Senin, 15 Februari 2021 | 06:00 WIB Last Updated 2021-02-14T23:00:03Z


MJNews.id - Jika tidak ada aral melintang, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas 134 perkara sengketa Pilkada 2020, hari ini, Senin (15/2/2021). Apakah perkara itu akan diproses lebih lanjut, tidak diterima, atau gugur karena pihak penggugat tidak hadir seperti kasus di Pilwakot Medan, hari ini penentuannya.


“Agenda MK selanjutnya adalah menggelar sidang pengucapan putusan dari perkara yang telah selesai pemeriksaannya telah dijadwalkan pada 15-17 Februari 2021,” kata Panitera MK, Muhidin, sebagaimana dilansir website MK, Minggu (14/2/2021).


Namun, seluruh putusan tersebut akan dibacakan secara online. Jadi para pihak dan pihak terkait tidak perlu datang ke Gedung MK.


“Namun patut diketahui, bahwa sidang pengucapan putusan ini berbeda dari sidang sebelumnya karena dilakukan secara daring. Maka tidak ada satu pihak pun yang hadir langsung di MK. Mereka cukup hadir melalui ruang virtual saja,” jelas Muhidin.


Bagi perkara yang diputuskan lolos ke sidang selanjutnya, MK akan mengagendakan sejumlah sidang. Pada tahap itu, para pihak dapat menambahkan alat bukti, baik yang tertulis maupun menghadirkan saksi dan ahli. Namun, catatan pentingnya adalah para ahli dan saksi yang akan dihadirkan pada sidang, cukup memberikan kesaksian dan keterangan secara daring.


“Untuk itu, diharapkan juga kepada para pihak untuk menyerahkan daftar saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan minimal 1 hari sebelum persidangan,” terang Muhidin seperti dikutip detikcom.


Saat ini, MK sedang lakukan pembahasan untuk memeriksa perkara yang sifatnya internal melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dalam RPH ini, akan diselenggarakan dengar hasil perkara yang dilakukan masing-masing panel.


“Dalam rapat ini, nanti hasilnya akan dilaporkan masing-masing panel ke dalam RPH yang sifatnya pleno dan tertutup. Dan itulah yang dilakukan saat ini,” terang Muhidin.


Selama dua minggu ke belakang, MK telah memeriksa perkara dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dengan langkah memeriksa permohonan yang diajukan para pemohon beberapa waktu lalu.


Pada persidangan tersebut, para Pemohon diminta untuk menjelaskan permohonan yang diajukan ke MK, mulai dari kedudukan hukum, tenggat waktu, dan pokok permohonan. Selanjutnya, MK pun telah selesai melakukan sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu.


“Agenda-agenda tersebut telah selesai dilakukan MK dan terakhir dilaksanakan pada Selasa, 9 Februari 2021 lalu,” kata Muhidin.


Salah satu yang ditunggu adalah gugatan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi terkait Pilwalkot Medan. Akhyar-Salman sebelumnya menggugat KPU yang memenangkan Bobby Nasution-Aulia Rachman. Namun hingga persidangan berlangsung, Akhyar tidak muncul di persidangan.


Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, yang berpasangan dengan kader Gerindra Aulia Rachman itu memperoleh 393.327 suara atau 53,45 persen dari suara sah. Sementara itu, pesaingnya calon petahana Akhyar Nasution, yang berpasangan dengan kader PKS Salman Alfarisi, hanya memperoleh 342.580 suara atau 46,55 persen. 


Temuan Menarik

Sebelumnya, LSM Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) melakukan inisiatif mencatat sedikitnya ada 8 temuan menarik sepanjang sidang tersebut. Isu pertama, soal perkara mana saja yang bisa diperiksa hingga pokok perkara. KoDe mencatat ada lima kriteria yaitu 96 perkara akan dilanjutkan pemeriksannya ke pokok perkara. Lalu 30 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara ditetapkan karena dicabut gugatannya, dua perkara gugur (Pilwalkot Medan dan Pilbup Membramo Raya) dan 4 perkara tidak diperiksa.


“Gugur karena pemohon atau kuasanya tidak menghadiri pemeriksaan pendahuluan, yang terjadi di perkara Pilwalkot Medan dengan register perkara nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021 dan Pilbup Mamberamo Raya dengan register perkara nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021,” ujar kata peneliti KoDe Inisiatif, Violla Reininda, dalam siaran pers, Senin (8/2).


Kedua, terdapat 25 perkara yang diproyeksikan masuk ambang batas dan akan lanjut ke tahap selanjutnya. Seperti Pilkada Konawe Selatan, menunjukkan adanya ketidaktertiban administrasi penyelenggaraan, pelanggaran politik uang, perilaku pengerahan struktur pemerintah dan ASN untuk pemenangan, hingga kasus mahar politik.


“Pada jawaban Pihak Terkait, secara tidak langsung mengakui adanya keterlibatan ASN, tetapi dengan dalih merupakan inisiatif pribadi,” ucap Violla.


Ketiga, terdapat kurang lebih 71 perkara yang diproyeksikan masuk ke tahap selanjutnya meski tidak memenuhi ambang batas seperti kasus Kota Surabaya dan Sumatera Barat. Keempat, MK telah menggeser penerapan Pasal 158 terkait ambang batas perselisihan hasil yang sebelumnya akan diperiksa pada pemeriksaan pendahuluan, kini diperiksa pada pokok perkara.


“Terhadap penerapan Pasal 158 yang lewat ambang batas ini berbeda dengan penerapan di Pilkada sebelumnya. Karena ambang batas masuk dan diperiksa pada pokok permohonan. Maka seharusnya kasus-kasus yang lewat ambang batas, di putusan akhir nanti dengan memberikan kesempatan untuk melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi dan ahli. Hal ini akan berdampak pada model putusan, yakni apakah ‘diterima, atau ‘ditolak’ dan bukan ‘tidak dapat diterima’,” papar Violla.


Kelima, hukum acara PHPilkada belum cukup komprehensif untuk menggali dan menghadirkan jawab-jinawab antara Pemohon dengan para pihak lainnya. Sebab tidak adanya forum yang memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memberikan jawaban/klarifikasi berupa replik dan duplik atas keterangan satu sama lain.


“Dipahami bahwa penyelesaian PHPilkada terikat keterbatasan waktu, tetapi catatan ini penting menjadi bahan evaluasi hukum acara MK. Mengingat ketiadaan pengaturan saat ini, maka MK mesti secara bijaksana menggali keterangan/klarifikasi/jawaban para pihak dalam forum lain, seperti pada saat pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan ahli,” cetus Violla.


Keenam, MK perlu untuk mendalami kasus kasus yang berkaitan tidak hanya dengan persoalan administrasi penyelenggaraan yang berdampak terhadap hasil pilkada. Namun persoalan terkait pelanggaran seperti mahar politik, politik uang, dan khususnya penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana dan struktur pemerintahan perlu didalami untuk dibuktikan di persidangan. “Kasus kasus itu dapat mengancam pemilu yang konstitusional,” Violla menegaskan.


Ketujuh, MK mesti mempertimbangkan KPU, Bawaslu, dan Gakkumdu merupakan otoritas penyelenggara pemilu yang keputusannya digugat. Di sisi lain juga, terdapat kemungkinan penyalahgunaan otoritas dalam kerangka pelanggaran TSM, baik pada aspek penyelenggaraan maupun penegakan hukum. “Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi MK untuk harus melakukan validasi dan mengonstruksikan fakta yang terjadi secara rasional dan menurut hukum,” kata Violla.


Terakhir, sejumlah perkara yang masuk di MK merupakan residu atau sisa-sisa dari penegakan hukum yang tidak optimal selama tahapan pilkada berlangsung. “Model persoalan hukum yang berhasil dipetakan di Pilkada 2020 ini, di antaranya penyalahgunaan penegakan hukum untuk mengkriminalisasi calon tertentu agar menurunkan elektabilitas atau menyingkirkan yang bersangkutan dari kandidasi dan tidak optimal dan tidak profesionalnya pelaksanaan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum Bawaslu,” pungkas Violla.


(*/dtc)

×
Berita Terbaru Update