HM Asli Chaidir Harapkan Masyarakat Sukseskan Program Vaksin Covid-19

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 7 Maret 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.706 249 28.022 654
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

HM Asli Chaidir Harapkan Masyarakat Sukseskan Program Vaksin Covid-19

Selasa, 16 Februari 2021 | 06:00 WIB Last Updated 2021-02-15T23:00:04Z
Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Mhd. Asli Chaidir.

 

MJNews.id - Presiden Jokowi menerbitkan Perpres terkait pengadaan vaksin serta vaksinasi Covid-19 masyarakat yang tidak ikut vaksinasi Covid-19 akan dikenai sanksi. Sekaitan dengan Perpres ini, Komisi VIII DPR meminta seluruh masyarakat menyukseskan program vaksin.


“Semua lapisan masyarakat mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Tidak boleh ada keraguan tentang program vaksinasi ini, baik secara uji klinis maupun secara kehalalan vaksin,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, HM. Asli Chaidir, Senin (15/2/2021).


Disebutkan, program vaksin merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat. Namun, perlindungan kesehatan juga perlu sejalan dengan bantuan sosial.“Perlindungan kesehatan juga harus seiring dengan perlindungan bantuan sosial yang disediakan negara,” sambungnya.


Menurut mantan Ketua DPW PAN Sumbar dua periode ini, masyarakat yang menolak vaksin dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini karena vaksin merupakan salah satu upaya pencegahan penularan.


“Jika ada pihak yang menolak vaksin sesungguhnya dia tidak hanya tidak menyayangi diri sendiri, tetapi juga berpotensi merugikan yang lain karena turut serta menyebarkan virus yang seharusnya tertangkal melalui vaksin itu,” terangnya.


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi Covid-19. Masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin tetapi tidak ikut vaksinasi COVID-19 akan dikenai sanksi.


Hal tersebut tertuang dalam Pasal 13A ayat (4) Perpres, yang menyebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda.


Selain sanksi administratif, Jokowi mengatur bahwa masyarakat penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti program ini dapat dikenai sanksi sesuai UU yang berlaku.


(eff)


loading...

×
Berita Terbaru Update