Jangan Khawatir! Beli Pulsa Tak Kena Tambahan Pajak Baru

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 28 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.182 228 27.470 644
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Jangan Khawatir! Beli Pulsa Tak Kena Tambahan Pajak Baru

Selasa, 02 Februari 2021 | 07:01 WIB Last Updated 2021-02-02T00:01:03Z
Menteri Keuangan Sri Mulyani.

MJNews.id - Kekhawatiran konsumen pulsa terjawab. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menegaskan tidak memungut pajak baru untuk pembelian pulsa. Pemerintah hanya menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak.


Penyederhanaannya dilakukan melalui Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.


“Saya hanya ingin menegaskan bahwa PMK 06 tahun 2021 adalah mengatur penyederhanaan, jadi kalau kita bicara tadi seolah-olah ada PMK ini memungut suatu pajak baru,” kata dia dalam konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (1/2/2021).


Dia menegaskan bahwa yang dilakukan melalui PMK tersebut hanyalah penyederhanaan atas pajak yang selama ini sudah ada. “Ini adalah melakukan penyederhanaan cara mengoleksi pajak yang memang sudah ada, pajak ini sudah ada selama ini,” sebutnya seperti dikutip detikFinance.


Selama ini, PPN pulsa dipungut pada setiap rantai distribusi, dari mulai operator telekomunikasi, distribusi utama di tingkat 1, distribusi besar tingkat 3, hingga ke pedagang eceran, di mana distributor kecil dan pengecer itu justru kesulitan dalam melaksanakan mekanisme PPN sebelum munculnya PMK tersebut.


“Nah, PMK ini tujuannya adalah menyederhanakan sehingga tidak membebani kepada distributor kecil dan pengecer. Namun, pemungutan PPN itu hanya sampai pada distributor tingkat 2, atau pada level server,” jelasnya.


“Jadi saya tegaskan PMK ini lebih untuk menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum, bukan suatu pajak baru atau pungutan yang baru,” tambah dia.


(dtc)

×
Berita Terbaru Update