Jual Barang Haram, Ketua DPRD Padang Minta Walikota Tegas pada Pelaku Usaha

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 17 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
33.933 375 31.678 741
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Jual Barang Haram, Ketua DPRD Padang Minta Walikota Tegas pada Pelaku Usaha

Rabu, 17 Februari 2021 | 19:20 WIB Last Updated 2021-02-17T19:24:20Z
Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani.

 

MJNews.id - Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani meminta kepada Wali Kota untuk bersikap arif dalam hal ini dan bersikap tegas dalam penindakan pada pelaku usaha yang menjual barang haram.


"Tindakan yang membuat jera harus diterapkan. Jangan teguran saja," ujar kader Gerindra ini, Rabu (17/2/2021).


Ia juga mengharapkan partisipasi orangtua dalam kontrol. Jangan sampai anak diberi kebebasan.


Hal itu dikatakan Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani pasca terungkapnya kasus aborsi mahasiswa beberapa waktu lalu di sebuah apotik di kawasan Ganting, Kota Padang.


Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang, Duski Samad menyatakan hal itu menandakan ketahanan keluarga di rumah kurang terkontrol oleh pihak keluarga seperti Ayah, Ibu dan Family lainnya. Selain itu, solidaritas hubungan di lingkungan kurang harmonis.


"Kita meminta keluarga dirumah untuk lakukan pengawasan terhadap anaknya. Agar keamanan terwujud dan perubahan karakter ke arah tercela dapat di minimalisir atau dicegah," ujarnya.


Ia menyampaikan, kontrol terhadap Android yang dimiliki anak perlu juga dilaksanakan. Karena penyimpangan pada karakter anak disebabkan juga faktor kemajuan Teknologi. Apalagi pandemi corona semua aktivitas melalui Gadget.


"Jangan para orangtua memberi kebebasan pada anak memanfaatkannya. Itu berisiko besar," ucapnya.


Selanjutnya kepada Pemko Padang, diminta mengawasi penyimpangan ini yakni mebertibkan pengusaha obat terlarang. Jika perlu cabut izinnya. Hal itu bisa membuat pengguna ketagihan dan Iman tak terkontrol lagi. "Penertiban tersebut jangan tebang pilih dan harus merata," paparnya.


Ketua LKAAM Sumbar, M Sayuti menyampaikan terjadinya kasus seperti itu, karena falsafah ABS-SBK tak diimplementasikan dengan baik. Apalagi pemerintah " ngangak " dalam menahkodai daerah ini.


"Jika bertegas-tegas semua pihak menegakkan kebenaran, maka keruntuhan tidak terjadi dan karakter, moral anak kemenakan kita terarah jalannya," papar dia.


Ia meminta kepada Pemko padang untuk bersinergi dalam merubah karakter dan moral bangsa ini. Jangan hanya bergerak sendiri tanpa melibatkan berbagai kalangan.


Ia meminta peran orangtua dalam mengayomi anak dirumah. Sebab itu perlu, agar ketahanan keluarga dirasakan dan kebersamaan terjalin.


(bim)


loading...



×
Berita Terbaru Update