Kepala BPN ATR Risih Dituding Biang Keterlambatan Pembebasan Lahan Tol Padang - Pekanbaru

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 4 Maret 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.467 251 27.798 652
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Kepala BPN ATR Risih Dituding Biang Keterlambatan Pembebasan Lahan Tol Padang - Pekanbaru

Senin, 22 Februari 2021 | 20:00 WIB Last Updated 2021-02-22T21:37:06Z

MJNews.id - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional dan Agraria Tata Ruang (BPN ATR) Provinsi Sumatera Barat, Syaiful mengaku tidak senang mereka dituding biang terlambatnya pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru. Bahkan, dirinya mengaku ingin dipindahkan saja setelah mendapatkan tudingan tersebut.


“Kami sudah berupaya keras, bekerja maksimal untuk membebaskan lahan tol itu. Justru kami yang dituding menjadi pemghambat, rasanya saya lebih baik pindah saja,”katanya saat mengikuti rapat bersama Penjabat Gubernur Sumbar, Hamdani di ruang Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin (22/2/2021).


Padahal menurutnya, persoalan dokumen tanah yang selama ini kerap menjadi masala. Untuk itu dia berjanji akan menyelesaikan dengan cepat dengan timnya. “Mana yang bermasalah sudah kami selesaikan, pembayaran ganti rugi tanah yang bermasalah itu sudah dapat diselesaikan sebelum lebaran tahun 2021 ini,” harapnya.


Dalam kesempatan itu, Penjabat Gubernur Sumatera Barat,Hamdani, meminta semua pihak berperan aktif mempercepat pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru yang mangkrak selama dua tahun. Menurut Hamdani, keberadaan jalan tol tersebut akan membawa efek positif pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. 


“Saya sangat antusias dengan pembangunan jalan tol ini, bahkan di hari kedua saya menjabat sebagai Penjabat Gubernur saya langsung menemui Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Hermanto dan berkoordinasi terkait persoalan proyek strategis nasional ini,” ujar Hamdani.


Menurut Hamdani, ia sudah mengurai persoalan tersebut dan berkomunikasi dengan pihak terkait seperti Forkominda Sumbar dan Pemkab Padang Pariaman agar proyek nasional yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2018 tersebut dapat segera dituntaskan. 


“Kepada saya, Kapolda bahkan menjelaskan bahwa pihak aparat sudah mengambil langkah persuasif dan tegas dengan menindak pihak pihak yang terindikasi menjadi penghalang pembagunan,” tambahnya. 


Sebelumnya, pada Jumat (19/2) silam, Penjabat Gubernur Sumbar menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Hermanto. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan beberapa hal terkait situasi terkini pembangunan jalan tol yang sudah lama diresmikan tersebut. 


“Tentu ini program nasional yang harus sama sama kita sukseskan Pak Gubernur, kami dari aparat penegak hukum sudah melakukan langkah persuasif namun tegas agar program ini dapat berjalan baik dan sukses,” jelas Kapolda.

 

Sementara itu, Pelaksana Harian Bupati Padang Pariaman Jonpriadi, menjelaskan masyarakat Padang Pariaman sangat antusias dengan pelaksanaan jalan tol tersebut. 


Sebelumnya, kata Jon memang ada keluhan masyarakat terkait adanya persoalan yang menjadi penghalang dan hambatan pembangunan jalan tol tersebut. 


Diakuinya ada persoalan utama yang menjadi kendala terberat pembangunan jalan tol itu adalah besaran ganti rugi tanah dan persoalan dokumen tanah yang sedianya akan dilalui proyek jalan tol tersebut. 


Pj Gubernur Sumbar sendiri menambahkan pihaknya sudah dapat menginventarisasi persoalan dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sehingga proses pembangunan jalan tol selama ini terhalang. 


“Dengan adanya pertemuan saat ini, maka semakin jelas arah pelaksanaan jalan tol ini. Sekali lagi saya juga berharap, pihak HK juga sudah dapat merespon dengan baik dan cepat atas apa yang kita bicarakan saat ini,” ujar Hamdani.

 

(yse/eds)

×
Berita Terbaru Update