Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 23 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
28.750 230 26.991 642
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

MT Telah Berjalan, Petani Solok Masih Sulit Dapatkan Pupuk Subsidi

Minggu, 14 Februari 2021 | 16:21 WIB Last Updated 2021-02-14T20:43:38Z
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solok, Rusnaldi mempertanyakan kelangkaan pupuk subsidi kepada Kadistan, Ikhvan Marosa dan Komite Pengawas dalam rapat kerja, baru-baru ini. (ist)

MJNews.id - Januari sudah masuk masa tanam (MT) tahun 2021, namun petani masih sulit mendapatkan pupuk subsidi. Persoalan klasik yang terjadi setiap tahun ini menjadi sorotan anggota DPRD Kota Solok, khususnya Wakil Ketua komisi III DPRD Kota Solok dalam rapat kerja komisinya dengan Dinas Pertanian, Bagian Perekonomian, Komisi Pengawasan Pupuk dan beberapa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Rabu (10/2/2021) untuk menindaklanjuti keresahan petani.


Kelangkaan pupuk di Kota Solok, menurut Wakil Ketua Komisi III tersebut akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Sebab, pupuk merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi tanaman padi sawah terutama.


"Tanpa pupuk petani kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena itu, tugas kami untuk mempertanyakan apa yang membuat pupuk subsidi susah didapatkan oleh petani. Setahu kami pupuk merupakan program pemerintah pusat yang telah didistribusikan melalui kartu tani, bahkan sudah menggunakan E-RDKK dengan tujuan untuk tidak terjadi penyalahgunaan maupun penyimpangan terhadap pendistribusian pupuk subsidi,” ucap politisi Partai Hanura tersebut.


Diakui Rusnaldi, Komisi III sengaja mengundang kelompok tani untuk mendengar langsung keluhan serta kebutuhan pupuk berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok tani dan juga mengundang komisi pengawas pupuk dan pestisida terkait bentuk pengawasan yang telah dilakukannya selama ini.


Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Solok, Ir. H. Ikhvan Marosa menjelaskan, untuk tahun 2021 ini, RDKK disusun oleh kelompok tani didampigi oleh penyuluh lapangan dan yang berhak medapatkan pupuk yaitu petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektare dan di luar kelompok tani tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena RDKK ini langsug dientri ke pusat. Setelah itu barulah keluar surat Keputusan tentang pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi. 


“Terkait proses pendistribusian pupuk subsidi nantinya setelah kita mengajukan RDKK ke pusat, setelah itu pupuk subsidi akan turun ke masing-masing distributor yang telah ditunjuk,” ujar Kadistan.


Diperjelas lagi, distributor akan mengirimkan ke masing-masing pengecer yang telah ditunjuk oleh Dinas Pertanian dan barulah kelompok tani melakukan penebusan pupuk subsidi melalui pengecer yang telah ditunjuk tersebut.


“Terkait harga pupuk bersubsidi dijual ke petani sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian. Kalau harga penjualan ke petani yang ada dalam RDKK itu kita ikuti sesuai aturan," katanya.


Sementara, Koodinator Penyuluh, Nazifah membantah langkanya pupuk di Kota Solok. Sebenarnya saat ini tidak ada kelangkaan pupuk dan kota Solok masih memiliki sisa pupuk sebanyak 44 ton lagi yang belum terealisasi.


Kelompok yang ada sekarang, katanya, umumnya sudah melakukan penebusan. "Di Kota Solok terdapat 55 kelompok tani. Hanya saja kita tidak bisa merealisasikan sebanyak RDKK yang kita ajukan ke pusat.


“Artinya tidak semua kebutuhan pupuk diakomodir dalam SK Alokasi mengingat keuangan negara yang terbatas. Untuk musim tanam pertama dari Januari-Februari 2021 telah terealisasi pupuk Urea bersubsidi sebanyak 62 ton dari 553,27 ton untuk tiga kali musim tanam. Jadi kami menyarankan kepada petani untuk memanfaatkan pupuk kompos atau pupuk organik," jelasnya.


Ketua Kelompok tani Sepakat Saiyo Sakato Kelurahan Tanah Garam, Iswandi menjelaskan, untuk saat ini pihaknya sangat mengeluhkan naiknya harga pupuk subsidi yang cukup tinggi.


"Kami meminta penjelasan kepada Dinas Pertanian terkait kebutuhan kelompok tani kami berdasarkan RDKK sebanyak 20 ton, namun jatah kelompok kami hanya mendapatkan 2 ton saja. Hal seperti ini tentu tidak akan mencukupi. Artinya kami akan mencarikan sisa kebutuhan pupuk diluar kelompok. Jika boleh kami mengusulkan ada baiknya kami dari kelompok bisa melakukan penebusan langsung ke distributor karena kami menilai dengan prosedur pupuk harus ke pengecer terlebih dahulu kami merasa harga sudah bertambah dan kami juga mempertanyakan apakah harga pupuk setiap musim tanam pertama, kedua dan ketiga berbeda-beda,” pintanya.


(*/yas)

×
Berita Terbaru Update