Musrenbang Ulakan Tapakih Tetapkan 24 Usulan Prioritas Nagari

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 25 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
28.919 220 27.229 643
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Musrenbang Ulakan Tapakih Tetapkan 24 Usulan Prioritas Nagari

Selasa, 23 Februari 2021 | 10:40 WIB Last Updated 2021-02-23T13:21:39Z
Sebanyak 24 usulan prioritas nagari ditetapkan dalam Musrenbang Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Camat setempat, Senin (22/2/2021). (ist)

MJNews.id - Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran rencana penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai visi dan misi daerah. 


Sebagai dokumen yang memuat rencana pembangunan satu tahun ke depan, diperlukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Salah satu proses partisipatif dalam penyusunan RKPD adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).


Bertempat di Aula Kantor Camat Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (22/2/2021) diselenggarakan Musrenbang tingkat Kecamatan Ulakan Tapakih dan penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman 2022. Mengusung tema 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan SDM Berkualitas Berbasiskan Pemberdayaan Masyarakat'.


Hadir dalam acara pembukaan Musrenbang, Staf Ahli Bupati Arman Adek yang sekaligus membuka secara resmi. Plt. Camat Ulakan Tapakih Syafrifuddin, anggota DPRD Syafrinaldi, mewakili Polsek Nan Sabaris IPDA Afrizal, mewakili Danramil 07/PK Serda Ricky Efendi, Kepala KUA Kecamatan, Perwakilan OPD dan instansi vertikal, Walinagari dan Ketua Bamus se Kecamatan Ulakan Tapakih serta dari Pendamping Desa Darmawan dan Desmon.


Plt. Camat Syafrifuddin menyampaikan, musyawarah diikuti 60 orang peserta yang terdiri dari lima orang utusan delapan nagari, perwakilan OPD dan tim perumus. 


Sebanyak 24 usulan kegiatan prioritas nagari, akan ditetapkan dalam musyawarah ini dan sejumlah program kegiatan yang tidak tertampung dalam RKP Nagari akan diusulkan di Musrenbang tingkat kabupaten. 


Kegiatan prioritas yang diusulkan nagari dibagi dalam tiga bidang, yaitu Fisik dan sarana prasarana, sosial budaya dan perekonomian.


Arman Adek menyampaikan, tujuan Musrenbang membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan nagari, yang bukan merupakan kewenangannya menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan, membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan dalam wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan nagari.


"Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan wilayah kecamatan, dalam urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan tugas dan fungsi OPD kabupaten, provinsi dan pusat," katanya.


Katanya, Musrenbang berjalan dengan baik dan mengakomodir semua kebutuhan nagari sesuai usulan prioritas. 


"Seandainya ada kegiatan yang tidak tertampung dalam RKP nagari, dapat dilanjutkan usulannya dalam Musrenbang kabupaten dan melalui dana pokok pemikiran anggota DPRD yang berasal dari wilayah Ulakan Tapakih.


Anggota DPRD Syafrinaldi mengatakan, pertemuan ini menjadi forum yang sangat penting. Sebagai media diskusi dan musyawarah pihak-pihak yang berkepentingan, dalam merumuskan program kegiatan pembangunan, dengan tujuan utama agar adanya satu pendangan dan persepsi yang sama, serta lebih siap untuk mengantisipasi tantangan dan peluang pembangunan yang akan dihadapi.


"Seandainya ada kegiatan yang tidak tertampung dalam RKP nagari, tetapi sangat krusial bagi kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian, seperti pembangunan jalan, jembatan dan kantor walinagari, silakan diusulkan melalui dana pokok pikiran DPRD. Insya Allah, kita akan bicarakan dengan teman-teman dalam daerah pemilihan ini, dan akan meneruskan ke DPRD Provinsi dan DPR RI," kata Syafrinaldi yang juga anggota Komisi II DPRD Padang Pariaman itu.


(dam/sul)

×
Berita Terbaru Update