Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 23 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
28.750 230 26.991 642
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Oknum Penembak DPO Kasus Judi Solok Selatan Kini Ditahan

Selasa, 02 Februari 2021 | 02:03 WIB Last Updated 2021-02-01T20:41:05Z
Kombes Pol Satake Bayu Setianto.


MJNews.id - Oknum anggota Polres Solok Selatan, Brigadir KS sudah ditetapkan sebagai tersangka atas penembakan DPO kasus judi di Solok Selatan. Ia kini ditahan di Mapolda Sumbar.


“Saat ini dirinya sudah ditahan di ruang tahanan Mapolda Sumbar untuk menunggu proses hukum selanjutnya,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Satake Bayu, Senin (1/2/2021).


Menurutnya, Brigadir KS sudah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan penembakan yang mengakibatkan DPO berinisial D meninggal dunia. “Kita sudah lakukan gelar perkara dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka sesuai dengan laporan dari istri korban,” kata Kombes Satake.


Ia mengatakan Brigadir KS akan menjalani proses persidangan untuk memutuskan kasus tersebut, dan apabila sudah ada putusan dari pengadilan maka pihaknya juga akan melakukan sidang kode etik. “Kita tunggu proses persidangan dan nanti yang bersangkutan juga akan diproses secara etik sesuai aturan institusi,” lanjutnya.


Sebelumnya Polda Sumbar menyatakan personel yang menembak DPO berinisial D hingga meninggal dunia di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) akan diproses secara pidana. “Kami telah merampungkan gelar perkara terhadap kasus penembakan di Kabupaten Solok Selatan,” kata Satake.


Total ada enam personel yang telah diperiksa dan satu diantaranya dari hasil gelar perkara diajukan untuk proses pidana. “Semua anggota yang melakukan penangkapan di Solok Selatan sudah diperiksa,” katanya.


Gelar perkara sendiri dilakukan Minggu malam dan pelaku yang melakukan penembakan akan diproses pidana. Personel yang diajukan untuk proses pidana tersebut berinisial KS, anggota Kepolisian Resor (Polres) Solok Selatan berpangkat brigadir dan dinas sebagai personel di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Solok Selatan.


Dengan diajukannya satu personel untuk diproses pidana bukan berarti terjadi kesalahan prosedur, nanti persidangan yang akan memutuskan. “Jadi sementara ini yang bersangkutan diajukan untuk proses pidana sesuai adanya laporan dari istri tersangka tentang kejadian kemarin. Kami proses,” katanya.


Ia mengatakan selama proses menuju persidangan Brigadir KS dibebastugaskan dan kelima personel lainnya termasuk Kanit Reskrim, masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan penembakan tersebut. 


“Kelima personel lainnya ini sebagai saksi dalam kasus pidana dan untuk sidang kode etik untuk satu personel yang melakukan penembakan ini, setelah putusan. Kalau bersalah, dilakukan proses kode etik,” kata dia.


Sebelumnya puluhan orang mendatangi serta melempari Mapolsek Sungai Pagu, Solok Selatan, pada Rabu sekitar pukul 15.00 WIB. Pemicu aksi itu diduga karena DPO berinisial D meninggal dunia setelah ditembak petugas kepolisian yang akan menangkapnya. 


Minta Perlindungan LPSK

Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban penembakan yang menyebabkan tewasnya Deki Susanto di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta. “Kita sudah mengirimkan surat ke LPSK hari Minggu kemarin,” kata Ryan Septya Putra, kuasa hukum korban dari LBH Pergerakan Indonesia, Senin (1/2) di kantornya.


Dia menyebutkan, perlindungan tersebut diajukan untuk istri korban penembakan yaitu Mherye Fhitriananda, dan Yogi Elfasman, rekan korban di saat kejadian. “Kami juga memohon perlindungan agar dapat dilakukan pemulihan traumatik kepada anak korban yang masih berusia 3 tahun yang melihat langsung ayahnya ditembak,” jelasnya. 


Menurutnya, hal tersebut penting supaya proses pengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya atas dugaan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku agar bisa berjalan dengan lebih terbuka, detil, lugas.


“Juga untuk menjamin keamanan yang bersangkutan, tanpa adanya intervensi dan gangguan-gangguan yang mungkin saja terjadi. Bisa saja dilakukan oleh berbagai pihak yang akan menambah trauma dan luka yang lebih dalam terhadap saksi dan korban yang akan berakibat mengganggu proses pencarian dan pengungkapan fakta-fakta,” katanya.


Kuasa hukum yakin kalau LPSK bisa melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban, sehingga saksi dan korban akan lebih terjamin dan terjaga keamanannya baik secara fisik maupun secara psikis. 


Menurutnya, hal itu sesuai dengan amanah UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hingga harkat dan martabat saksi dan korban sebagai manusia tetap terjaga, memberikan rasa aman dan keadilan, kepada saksi dan pihak keluarga korban, tanpa adanya diskriminatif dan pastinya memberikan kepastian hukum yang jelas.


(tim)

×
Berita Terbaru Update