Optimalisasi Pajak Daerah, Pemkab Padang Pariaman Luncurkan Dua Aplikasi

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 1 Maret 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.204 229 27.500 647
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Optimalisasi Pajak Daerah, Pemkab Padang Pariaman Luncurkan Dua Aplikasi

Rabu, 03 Februari 2021 | 09:43 WIB Last Updated 2021-02-03T19:42:33Z
Inspektur Hendra Aswara bersama Kepala Kantor BPN Gatot Teja berkoordinasi persiapan launching dua inovasi optimalisasi pajak daerah di Parik Malintang. (ist)

MJNews.id - Pemkab Padang Pariaman akan meluncurkan dua inovasi dalam upaya optimalisasi pajak daerah. Yakni aplikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (E-BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (e-PBB). Keduanya secara elektronik.


Inspektur Hendra Aswara mengatakan, persiapan launching inovasi tersebut melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris dan Bank Nagari, Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari.


“Kita sudah simulasikan aplikasi e-BPHTB dan e-PBB di Kantor BPN dan BPKD. Apresiasi kepada Diskominfo yang memfasilitasi aplikasi yang sangat bermanfaat bagi daerah. Insha Allah, paling lambat minggu depan kita lounching,” ujar Hendra Aswara usai koordinasi dengan Kepala Kantor BPN Padang Pariaman Gatot Teja di ruang kerjanya, Parik Malintang, Selasa (2/2/2021).


Hendra berharap, notaris/PPAT dan seluruh instansi terkait bersinergi dan berkontribusi dalam menggunakan aplikasi e-BPHTB sehingga terwujud pelayanan yang cepat, mudah dan sederhana bagi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).


“Potensi pajak BPHTB berkisar Rp8-9 miliar. Adanya e-BPHTB pelayanan lebih cepat, efektif, dan efesien, sehingga PAD bisa bertambah,” ujar Hendra didampingi Kabid Penagihan Yondri Lois dan Kabid e-Government Roza Suhendra.


Sementara Kepala Kantor BPN Gatot Teja mendukung upaya pemerintah daerah dalam optimalisasi pajak daerah. Kolaborasi antara Pemkab dan BPN diharapkan dapat mewujudkan PAD yang besar dari tahun-tahun sebelumnya.


“Dalam pengurusan sertifikat, kita juga meminta pelunasan PBB dari masya rakat. Artinya, kita juga komit mendukung kebijakan daerah untuk peningkatan PAD,” ujar Gatot.


(dam/sul)

×
Berita Terbaru Update