Pemprov Sumbar Usulkan Sembilan Proyek Strategis Nasional ke Bappenas

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 28 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.182 228 27.470 644
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Pemprov Sumbar Usulkan Sembilan Proyek Strategis Nasional ke Bappenas

Selasa, 23 Februari 2021 | 21:02 WIB Last Updated 2021-02-23T19:17:08Z
Pj Gubernur Sumbar, Hamdani, bersama sejumlah pejabat lainnya, saat rapat bersama Menteri Bappenas secara virtual, Selasa (23/2/2021). (ist)


MJNews.id
- Terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kontan membuat Pemprov Sumbar harus pintar mengusulkan sejumlah pembangunan proyek strategis ke pusat.


Betapa tidak, melalui rapat koordinasi dengan Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa secara virtual, Selasa (23/2/2021), Pj Gubernur Sumbar, Hamdani, mengusulkan sembilan proyek pembangunan strategis nasional di Provinsi Sumbar.


Sebelumnya, Hamdani juga berkesempatan menyampaikan kemampuan fiskal Pemprov Sumbar. “Saya juga sampaikan kepada Menteri Bappenas tentang kemampuan fiskal Pemprov Sumbar saat ini,” ungkap Hamdani usai rapat.


Menurutnya, kalau dilihat dari ratio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan Pemprov Sumbar adalah sebesar 35 persen. Artinya, Pemprov Sumbar ada ketergantungan 65 persen kepada APBN.


Sementara, pemerintah kabupaten/kota di Sumbar, kemampuan fiskalnya jauh lebih rendah lagi, hanya sekitar 15 persen. Artinya, total pendapatan di APBD baik Pemprov Sumbar, maupun pemerintah kabupaten/kota selain bersumber dari PAD juga bersumber dari dana transfer pemerintah pusat yang jumlahnya cukup besar. 


“Kalau digabung, katakanlah mencapai angka Rp1 triliun, untuk satu kabupaten, hanya punya Rp150 miliar dari PAD, sedangkan dana transfer pusat mencapai Rp800 miliar,” ungkap Hamdani.


Dalam kondisi Covid-19 ini, diakuinya dana transfer mengalami penurunan dan tertekan. Karena itu, pada kesempatan rapat bersama Menteri Bappenas, Hamdani meminta, agar sembilan usulan proyek pembangunan strategis nasional jadi prioritas untuk dapat disetujui. “Segala administrasi yang berkaitan dengan usulan tersebut sudah dilengkapi, termasuk juga persiapan lahannya,” ungkap Hamdani.


Melalui rapat tersebut, dia juga telah melaporkan kepada Menteri Bappenas, dalam upaya menyukseskan program pembangunan strategis nasional di Sumbar, dirinya sebagai Pj Gubernur sudah melakukan rapat koordinasi percepatan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.


“Alhamdulillah, dari 1.448 bidang lahan tol, sudah dipetakan, dan sebagian prosesnya sudah dilakukan pembayaran. Antara lain, sebanyak 704 dilakukan penilaian dan 275 diumumkan dan selanjutnya dalam proses pembayaran. Kita mencoba mencari terobosan dan inovasi, agar pembangunan melalui APBN ini tidak terkendala dan jangan sampai stagnan,” tegasnya. 


Hamdani menegaskan, aliran APBN jangan sampai terhambat masuk Sumbar, karena dampak multiplier efeknya cukup besar. Jika APBN masuk Sumbar sebesar Rp100 miliar, Rp1 triliun hingga Rp2 triliun. “Karena tidak mudah juga melaksanakan pembangunan dengan kondisi PAD tertekan akibat Covid-19. PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor, hotel dan restoran semuanya tertekan saat ini,” ungkapnya.


Sementara, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Hansastri, mengungkapkan, sebetulnya banyak proyek strategis nasional yang diusulkan saat rapat dengan Menteri Bappenas. Namun, karena waktu terbatas, hanya sembilan proyek yang bisa diusulkan.


Meskipun demikian, rapat kemarin hanya rangkaian saja, karena sebenarnya sudah banyak pertemuan Pemprov Sumbar dengan Menteri Bappenas. Melalui rapat tersebut, pemerintah ingin menyusun rencana kerja secara nasional melalui APBN, yang akan dikerjakan oleh kementerian nantinya. 


Hansastri mengungkapkan, sembilan usulan proyek pembangunan strategis nasional tersebut, yakni : 

Usulan pertama, pembangunan Trans Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Usulan kedua, pembangunan jalan akses jalan ke Teluk Tapang. “Dua proyek ini sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024 untuk masuk rencana tahunan. Sudah ada dialokasikan anggarannya sebesar Rp800 miliar untuk Teluk Tapang dan Rp700 miliar untuk Trans Mentawai,” ungkapnya.


Usulan ketiga, juga ada peningkatan akses kadar air minum di beberapa daerah. Termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat dan lainnya. 


Keempat, ada usulan pembangunan Jalan Abai Siat menuju Sungai Dareh.


Kelima, juga ada usulan pembangunan jalan Lubuk Malako-Simpang Padang Aro. 


Lalu, keenam, ada juga usulan pembangunan jalan akses dari Provinsi Sumut menuju ke Teluk Tapang yang panjangnya mencapai 10 kilometer. “Dengan pembangunan jalan Sumut ke Teluk Tapang ini, maka Teluk Tapang bisa menampung barang-barang dari Sumbar dan Sumut. Karena jalan dari Teluk Tapang ke perbatasan Sumut hanya 10 kilometer. Sementara, dari Air Bangis ke Teluk Tapang panjangnya 43 kilometer, jadi lebih dekat ke Sumut,” ungkapnya. 


Ketujuh, usulan pembangunan kapal penyeberangan perintis ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, melalui kapal penyeberangan perintis ini akan mempermudah penyaluran barang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. 


Kedelapan, juga ada pembangunan Fly Over Panorama 1 Sitinjau Laut. Hansastri mengungkapkan, pembangunan fly over ini sangat penting, karena kawasan Sitinjau Laut sangat sulit jalurnya dan sering terjadi kecelakaan. “Untuk pembangunan fly over di panorama 1 ini nilainya Rp1 triliun,” ungkapnya. 


Kesembilan, juga ada diajukan program percepatan penurunan angka stunting dan kematian ibu hamil. Di mana kasus stunting ada hampir di setiap kabupaten di Sumbar. Karena itu, perlu diajukan agar penanganannya diperluas hingga menjangkau sembilan kabupaten. 


“Untuk program penanganan stunting, kapal perintis dan penyediaan air baku di kawasan Pariwisata Padang-Bukittinggi kita usulkan untuk dapat terwujud di tahun 2022.


(eds)

×
Berita Terbaru Update