Saat Pemeriksaan BPK Sumbar, OPD Padang Pariaman Diminta Kooperatif

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 27 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.098 219 27.419 643
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Saat Pemeriksaan BPK Sumbar, OPD Padang Pariaman Diminta Kooperatif

Selasa, 02 Februari 2021 | 07:23 WIB Last Updated 2021-02-02T21:05:28Z
Tim BPK Sumbar melakukan diskusi dengan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, terkait pemeriksaan laporan kegiatan dan keuangan tahun 2020. (ist)

MJNews.id - Terhitung 1 Februari, BPK Provinsi Sumbar melaksanakan entry briefing atau pemeriksaan pendahuluan internal terhadap laporan keuangan Pemkab Padang Pariaman tahun 2020.


Demikian laporan yang diterima Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, saat menerima empat orang pegawai dari Perwakilan BPK di ruang kerjanya di Parik Malintang, setelah sebelumnya mencanangkan vaksinasi Covid-19 serentak, Senin (1/2/2021).


"Saya berharap selama pemeriksaan laporan keuangan nanti, seluruh kepala OPD kooperatif memenuhi permintaan tim atas berbagai dokumen yang diperlukan," harapnya.


Ali Mukhni mengimbau, selama pemeriksaan kepala OPD tetap berada di dalam daerah, dan jangan melaksanakan dinas luar dulu, sehingga segala hasil pemeriksaan cepat ditindaklanjuti, dan mampu mempertahankan predikat yang sudah tujuh kali diperoleh.


"Semoga, tahun ini kita tetap memperoleh predikat WTP, dan tetap optimis bertahan di predikat tersebut. Jangan sampai WDP bahkan disclaimer," tegas dia.


Inspektur Hendra Aswara yang mendampingi Bupati Ali Mukhni juga menegaskan, bahwa Inspektorat akan berusaha keras untuk terus mendampingi dan mengingatkan seluruh OPD dalam penyusunan laporan keuangan instansinya masing-masing, meskipun sampai saat ini baru sedikit OPD yang memberi umpan balik.


"Hingga saat ini, baru tujuh OPD yang menyelesaikan dan menyerahkan laporan keuangan instansinya. Kita tentu berharap semua OPD aktif dan minta bekerjasama dengan Inspektorat untuk menyusun laporan dan mendiskusikannya dengan tim review," katanya.


Tim dari BPK sendiri akan bekerja sampai 35 hari ke depan dengan area pemeriksaan mulai dari LKPD sampai pemeriksaan laporan belanja atau kegiatan 2020.


(sul)

×
Berita Terbaru Update