Selama Tahapan Pilkada 2020, Bawaslu Pasaman Temukan 19 Dugaan Pelanggaran

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 17 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
33.933 375 31.678 741
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Selama Tahapan Pilkada 2020, Bawaslu Pasaman Temukan 19 Dugaan Pelanggaran

Rabu, 17 Februari 2021 | 04:25 WIB Last Updated 2021-02-17T17:55:32Z
Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita saat membuka kegiatan sosialisasi di gedung Kogusda Lubuk Sikaping.

MJNews.id - Sepanjang tahapan proses Pilkada Pasaman, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman menemukan 19 dugaan pelanggaran Pemilu. Semuanya tentang netralitas ASN yang diduga melanggar netralitas.


Hal ini disampaikan Bawaslu Pasaman saat sosialisasi dan ekspose hasil pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, di Gedung Kogusda Lubuk Sikaping, Selasa (16/2/2021).


Ketua Bawaslu Rini Juita didampingi Komisioner Bawaslu Mesrawati menyampaikan, Bawaslu Pasaman telah melakukan pengawasan setiap tahapan dalam Pilkada 2020 dengan baik dan maksimal.


“Dari pemutakhiran data pemilih hingga penetapan calon terpilih, Bawaslu Pasaman selalu gencar mengadakan sosialisasi pengawasan tahapan pilkada kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu secara profesional, mengawasi penyelenggara pilkada, partai politik, paslon dan masyarakat. Bilamana terdapat dugaan pelanggaran yang telah ditemukan ataupun laporan masyarakat, maka Bawaslu bersama sentra Gakkumdu akan bergerak cepat menindaklanjutinya,” ujar Rini Juita.


Bawaslu Pasaman dalam setiap kegiatannya, tambah Rini, selalu menerapkan azas keterbukaan, bila ada masyarakat yang butuh informasi maka bisa didapatkan melalui PPID Bawaslu Pasaman.


“Pihak kami selalu terbuka akan kebutuhan informasi yang diinginkan masyarakat. Kecuali, bila ada informasi yang tidak boleh kami sebar, alias bersifat rahasia,” ungkap Rini.


Sementara Komisioner Bawaslu Pasaman Mesrawati selaku divisi pengawasan mengatakan, pada umumnya, di Sumatera Barat dan Pasaman khususnya, banyak didapatkan temuan dugaan pelanggaran yang melebihi jumlah laporan pelanggaran dari masyarakat.


“Pada penyelenggaraan Pilkada 2020 ini, diantaranya terdapat 19 dugaan pelanggaran netralitas ASN yang kebanyakan terjadi pada saat tahapan kampanye. Selanjutnya dugaan pelanggaran tersebut merekomendasikan kepada Komisi ASN untuk pengkajian guna ditindaklanjuti. Dan yang pasti, yang memberi sanksinya setelah dikaji adalah Komisi ASN bukan Bawaslu,” terang Mesrawati.


Mesrawati juga menjelaskan, Bawaslu Pasaman pada intinya selalu mengedepankan pencegahan, lebih-lebih pada masa tahapan kampanye.


(amr)


loading...



×
Berita Terbaru Update