Waka DPD RI: Saya Yakin Isu Reshufle Kabinet Jilid II Hanya Sekadar Rumor

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Data Covid-19 Sumatera Barat Berita Selengkapnya >

Update 28 Februari 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.182 228 27.470 644
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Waka DPD RI: Saya Yakin Isu Reshufle Kabinet Jilid II Hanya Sekadar Rumor

Sabtu, 20 Februari 2021 | 23:58 WIB Last Updated 2021-02-20T16:58:14Z
Presiden Jokowi bersama Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

MJNews.id - Santer kabar tentang isu reshuffle kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin jilid II yang sempat dihembuskan oleh Relawan Jokowi Mania (JoMan) beberapa waktu belakangan. Meskipun rumor ini telah ditepis banyak pihak di lingkaran Istana. Pernyataan yang disampaikan oleh Immanuel Ebenezer (Ketua JoMan) menimbulkan banyak spekulasi serta reaksi berbagai pihak.


Senator muda asal Bengkulu yang juga Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin pun juga ikut menyoroti atas rumor yang telah beredar luas tersebut. Melalui keterangan resminya, pria yang akrab dipanggil SBN tersebut pada Sabtu (20/02/2021) memberikan beberapa pernyataan.


"Eksekutif pemerintahan kita bersama seluruh jajarannya sedang berada di jalur yang tepat dalam mengatasi setiap persoalan bangsa yang ada. Saya melihat presiden bersama kabinetnya telah menunjukkan kerja-kerja yang optimal. Dan itu terbukti dari bagaimana kami lembaga DPD RI selama ini dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta koordinasi. Semua berjalan sesuai keinginan Bpk. Presiden dan seluruh harapan rakyat Indonesia," ujarnya.


Dalam keterangan itu pula Sultan B Najamudin menilai ada dua aspek yang sekarang menjadi perhatian semua pemegang kebijakan, yaitu sektor ekonomi dan penegakan hukum. Dalam sektor ekonomi ia menilai langkah pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah bentuk itikad baik dan keseriusan pemerintah, walaupun ke depan kita menanti program konkret yang menyentuh langsung substansi persoalan dan kemudian dapat mewujudkan hasil yang diharapkan.


"Kebijakan PEN dimulai dengan semua kementerian terkait bahu membahu dalam menghadapi situasi ekonomi yang memburuk akibat tekanan Pandemi Covid-19. Sementara di sektor penegakan hukum justru bukan hanya ke arah yang diharapkan, tetapi justru harus diapresiasi lebih atas prestasi pengungkapan kasus-kasus besar skandal mega korupsi," tegasnya.


"Justru aneh jika reshufle terjadi sementara kabinet bekerja ke arah pembangunan di setiap bidang dengan benar. Khusus untuk kejaksaan kita seharusnya "angkat topi" atas keberanian Jaksa Agung dalam mengungkap skandal besar yang merugikan negara triliunan rupiah. Jika memang benar terjadi reshufle maka saya yakin pemerintah hari ini akan kehilangan kepercayaan publik. Dan bahkan khusus dalam masalah hukum, jika terdapat dorongan pergantian ditubuh Jaksa Agung, maka berarti ada pihak oligarki yang merasa tidak nyaman atas kerja-kerja Jaksa Agung," tambahnya.


Sultan B Najamudin juga menambahkan, persoalan penegakan hukum adalah isu krusial yang selama ini telah mulai memberikan harapan kepada publik. Malah ia menuturkan salah satu kinerja yang membanggakan serta dapat ditampilkan dalam bentuk sebagai keberhasilan pada pemerintahan saat ini adalah wajah penegakan hukum. 


Bahkan hasil survey pada bulan Mei 2020 menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan dalam kondisi memuaskan sebagaimana dapat dibaca dari survei Indikator Politik. Angka kepercayaan publik kepada Kejagung sebesar 74,1 persen. Jadi pengungkapan kasus-kasus hukum kelas kakap yang saat ini ditangani kejaksaan merupakan momentum untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik. Dan itu juga ditunjukkan oleh institusi KPK yang menunjukkan trend bagus serta Kepolisian yang sedang berbenah dibawah kepemimpinan Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit.


"Semua bisa menilai, bahkan seorang tokoh seperti Bung Fahri Hamzah yang dikenal sangat kritis terhadap pemerintahan pun justru memberikan dukungan terhadap Jaksa Agung dalam menegakkan hukum yang tidak tumpul ke atas tapi tajam dibawah. Dan Jaksa Agung Burhanudin telah menjawab krisis kepercayaan oleh publik terhadap institusi penegak hukum. Jadi, saatnya sekarang kita fokus bagaimana mendukung pemerintah menciptakan iklim pembangunan yang kondusif dalam bidang ekonomi serta penegakan hukum," tutupnya.


(dpd/eds)

×
Berita Terbaru Update