Weleh! 2021 Baru Mulai, APBN Sudah Defisit

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 6 Maret 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
29.646 247 27.982 654
sumber: corona.sumbarprov.go.id

loading...

Weleh! 2021 Baru Mulai, APBN Sudah Defisit

Selasa, 23 Februari 2021 | 23:45 WIB Last Updated 2021-02-23T22:37:51Z
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

 

MJNews.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2021 tercatat defisit Rp 45,7 triliun. Defisit APBN pada Januari 2021 itu terjadi karena pendapatan yang lebih rendah dibandingkan belanja negara.


Pendapatan negara pada Januari 2021 sebesar Rp100,1 triliun yang bersumber dari penerimaan pajak Rp68,5 triliun, kepabeanan dan cukai Rp12,5 triliun, PNBP Rp19,1 triliun. Sedangkan hibah nol.


Kemudian belanja negara sebesar Rp145,8 triliun. Belanja negara terdiri dari belanja K/L Rp48 triliun, belanja non K/L Rp46 triliun. Kemudian transfer ke daerah Rp50,3 triliun dan dana desa Rp800 miliar.


“TKDD menurun namun breakdown-nya dana desa melonjak tinggi Rp 800 miliar dibanding Rp 300 miliar tahun lalu ini sekali lagi untuk mendukung rakyat kita melalui BLT desa,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Selasa (23/2/2021).


Dengan pendapatan Rp100,1 triliun dan belanja Rp145,8 triliun, maka defisit APBN pada Januari 2021 sebesar Rp45,7 triliun.


Dampak Pandemi Covid-19 berimbas luar biasa terhadap perekonomian. Akibatnya, APBN harus bekerja ekstra keras untuk menjaga ekonomi tetap stabil.


“APBN kita sebagai instrumen fiskal bekerja luar biasa keras menahan pukulan pandemi,” ujar Sri Mulyani.


Sejak masa pandemi masuk ke Indonesia dan memukul ekonomi RI hingga minus 5,32%, kata Sri Mulyani, pemerintah dan DPR bergerak cepat untuk membahas kebijakan fiskal untuk merespon kondisi perekonomian di Indonesia.


“Begitu pandemi akhir tahun di Wuhan dan menjalar ke seluruh dunia kuartal 1, kita alami pukulan 2,97%. Kuartal II yang terberat di minus 5,32%. APBN mulai diformulasikan dengan sangat cepat perppu nomor 1 tahun 2020 yang anda semuanya masih ingat. April sudah langsung disampaikan dan disetujui DPR. Ini respon kebijakan fiskal yang tercepat di dunia, di dunia banyak yang eksekutifnya harus negosiasi dengan legislatifnya,” ujarnya seperti dikutip detikFinance.


Ia menyebut respons yang dilakukan oleh Indonesia sangat cepat dan tepat. ”Komposisi respon fiskal kita ini Covid akan menghantam rakyat langsung, beda 2008 lalu guncangan ada di lembaga keuangan. Covid-19 guncangnanya langsung ke akar rumput. Perlindungan sosial jadi item terbesar 220 triliun langsung digelontorkan untuk masyarakat kita itu mulai dicairkan ke kuartal II dan kuartal III. Perlindungan sosial melonjak,” katanya.


“Jadi program pemulihan ekonomi menggambarkan APBN pemulihan ekonomi termasuk belanja negara Rp 2589,9 triliun bekerja sangat cepat dan tepat untuk menahan guncangan pukulan Covid ke perekonomian dan ke masyarakat. Dampaknya ke kuartal III langsung ada pemulihan dan pembalikan dari pemburukan ekonomi bisa dilakukan,” imbuhnya.


Bantuan Sosial

Dikatakan Sri Mulyani, konsumsi rumah tangga mengalami perbaikan. Berdasarkan bahan paparan dia, perbaikan konsumsi rumah tangga terlihat dari perbaikan penerimaan PPN. “Konsumsi masyarakat karena PEN untuk bansos dan mencegah pemburukan konsumsi masyarakat,” tutur dia.


Kehadiran bansos diyakini meredam penurunan konsumsi dan menekan tingkat kemiskinan. Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan bisa mencapai 11,8% namun realisasinya menjadi 10,2%.


“Dengan APBN bisa kurangi dampak Covid, yang tadinya bisa 11,8% jadi hanya 10,2%. Bansos kita 20% atau sampai 30% masyarakat termiskin kita. Apabila nggak dibantu dengan bansos maka rumah tangga di Indonesia yang paling miskin menurun konsumsinya di atas 7%,” ujar Sri Mulyani lagi.


Sri Mulyani melanjutkan, bansos bukan satu-satunya solusi. Sedangkan konsumsi kelas menengah atas turun karena terbatasnya aktivitas. “Bansos bukan merupakan satu-satunya dan kita berharap pemulihan ekonomi dan kelompok kelas menengah atas yang menurun bukan karena pendpatan turun. Tapi karena mereka ga bisa aktifitas konsumsi,” tuturnya.


(*/dtc)

×
Berita Terbaru Update