APBD untuk Skala Prioritas, Ketua DPD RI: Bupati Harus Piawai Kelola Anggaran

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 13 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
33.227 349 31.051 722
sumber: corona.sumbarprov.go.id


APBD untuk Skala Prioritas, Ketua DPD RI: Bupati Harus Piawai Kelola Anggaran

Sabtu, 27 Maret 2021 | 13:00 WIB Last Updated 2021-03-27T13:50:02Z
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

MJNews.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau para bupati untuk piawai dalam mengelola anggaran. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan bisa dimanfaatkan secara fokus sesuai skala prioritas.

 

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para bupati untuk tidak mengecer APBD dan memberi alokasi dana untuk semua pos pengeluaran dan seluruh dinas. 


"Saya kira keinginan Presiden Joko Widodo harus diterjemahkan dengan serius oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati. Para bupati harus mengutamakan belanja pada skala prioritas, fokus pada yang esensial," tuturnya, Sabtu 27 Maret 2021. 


Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, dalam keadaan APBD yang terbatas, para bupati dituntut piawai dalam mengelola anggaran, dalam hal ini kepiawaian manajemen.


"Selain itu, sebagai kepala daerah tentu para bupati harus mampu mencari sumber-sumber pemasukan APBD yang tidak memberatkan masyarakat," tukasnya.


Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, penggunaan APBD harus terukur. Masyarakat pun harus dapat merasakan manfaat dari penggunaan skala prioritas anggaran. 


"Bupati harus dapat menetapkan kebijakan membuat 1 program unggulan dalam pembangunan daerah. Tetapi, harus ditetapkan target pencapaian serta evaluasinya. Jadi penggunaan anggaran bukan sekadar belanja daerah dan belanja wajib seluruh dinas," terang mantan Ketua Umum PSSI itu.


Pria yang tercatat sebagai alumni di Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan, kebijakan harus menggunakan standar transparansi dan akuntabilitas agar publik turut terlibat dalam pengawasan. 


"Sudah waktunya pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan terbuka. Termasuk dalam penggunaan APBD yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat," ujarnya.


(rls/eds)


loading...



×
Berita Terbaru Update