Bupati Sijunjung Buka Sosialisasi Permendagri

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 19 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
34.226 365 31.834 747
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Bupati Sijunjung Buka Sosialisasi Permendagri

Selasa, 16 Maret 2021 | 03:25 WIB Last Updated 2021-03-15T22:45:54Z
Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir membuka sosialisasi Permendagri nomor 77 tahun 2020 dan bimbingan teknis implementasi SIPD, di Balairung Lansek Manih, Senin 15 Maret 2021. (ist)

MJNews.id - Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir membuka sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta bimbingan teknis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), di Balairung Lansek Manih, Senin 15 Maret 2021.


Sosialisasi dan bimbingan yang diselenggarakan aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), diikuti kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepala Bagian (Kabag) dan camat se-Kabupaten Sijunjung.


Pembukaan yang berlangsung lancar dan sukses, dihadiri Wakil Bupati H. Iraddatillah, Wakil Ketua DPRD Syofian Hendri, Sekdakab Zefnihan, pejabat teras Pemkab dan nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri.


Bupati mengatakan, diterbitkannya Peraturan Pemerinah (PP) 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, merupakan amanat dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.


Penerbitan PP 12 tahun 2019 adalah penyempurnaan aturan pengelolaan keuangan yang sebelumnya diatur dalam PP 58 tahun 2005. Penyempurnaan dilakukan untuk menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.


Dalam melaksanakan PP 12 tahun 2019, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah mencakup pengaturan mengenai rencana dan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.


“Dengan semangat dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menerapkan pelaksanaan aturan terkait pengelolaan keuangan, diharapkan kedepannya kita semua sebagai pengguna anggaran dapat bekerja dengan nyaman dan terlindungi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat pengelola keuangan di satuan perangkat daerah. Untuk itu, kita semua sebagai pengelola keuangan diharapkan terus mempelajari dan mengupdate ilmu terkait dengan pengelolaan keuangan,” harap Bupati Benny Dwifa Yuswir.


Kepala BKAD Endi Nazir selaku ketua pelaksana kegiatan dalam laporannya mengatakan, tujuan pelaksanaan sosialisasi Permendagri nomor 77 tahun 2020 serta bimbingan teknis implementasi SIPD, adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup pemerintah Kabupaten Sijunjung terhadap Permendagri nomor 77 tahun 2020.


Tujuan lain memperkenalkan secara lebih lengkap dan rinci SIPD sebagai sistem informasi terintegrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


"Supaya tujuan tercapai sesuai sasaran dan harapan, nara sumber yang menyajikan materi pada sosialisasi dan bimbingan, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjahitan (secara virtual) serta tim nara sumber teknis SIPD Kementerian Dalam Negeri, Andri Satriajati dan Bayu Noor Cahyanto (secara langsung)," jelas Endi Nazir.


(nr/eko)


loading...



×
Berita Terbaru Update