Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 12 Mei 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
40.017 502 36.244 878
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Dampak Pandemi Covid-19, RPJPD Sumbar Terpaksa Diubah

Kamis, 04 Maret 2021 | 18:25 WIB Last Updated 2021-04-17T11:21:31Z
Wakil Gubernur Audy Joinaldy memberikan sambutan pada rapat finalisasi pembahasan RPJPD Sumbar bersama pansus penyusun RPJPD DPRD, Kamis 4 Maret 2021.

MJNews.id - Pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan pemerintahan Sumbar 'terpaksa' mengubah rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) periode 2005-2025. Saat ini perubahan RPJPD itu sudah masuk tahap pembahasan final di DPRD Sumbar.

 

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, RPJPD merupakan arah kebijakan pembangunan Sumbar jangka panjang untuk jangka waktu 20 tahun. RPJPD ini menjadi patokan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode 5 tahunan. RPJMD kemudian menjadi arah penyusunan program dan kebijakan tahunan Pemprov Sumbar yang diakomodir dalam APBD setiap tahun. 


Sejatinya RPJPD periode 2005 hingga 2025 sebentar lagi akan habis masa-nya karena saat ini sudah memasuki 2021. Namun perubahan dinilai sangat penting karena dampak pandemi Covid-19 sangat besar bagi kehidupan sehari-hari seluruh masyarakat, selain juga bagi perekonomian dan juga mempengaruhi roda pemerintahan. 


"Pandemi Covid-19 tidak hanya menghancurkan sistem kesehatan, akan tetapi juga berdampak luas terhadap hampir semua kehidupan manusia, terutama sektor ekonomi. Bahkan perekonomian dunia masuk dalam jurang resesi, termasuk Indonesia," ujar Supardi saat rapat finalisasi pembahasan RPJPD bersama pansus penyusun RPJPD DPRD dan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, Kamis 4 Maret 2021.


Pandemi ini pun belum jelas kapan berakhirnya. Alhasil pemulihan kondisi daerah pasca dihantam pandemi juga belum bisa diprediksi sampai kapan. Penanganan dan pemulihan ini, menurut Supardi, membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang cukup lama. Semua ini, tambah dia akan berdampak pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. 


"Untuk itulah arah kebijakan dan sasaran pembangunan harus diubah karena sudah pasti terdampak pula oleh pandemi. Maka RPJPD pun secepatnya kita ubah sehingga arah estafet pembangunan tetap bisa terarah," ujarnya. 


Perubahan RPJPD tersebut, menurut Supardi sangat memungkinkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial budaya dan perubahan kebijakan nasional. 


Hal serupa disampaikan Ketua Pansus penyusunan RPJPD DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano. Menurut Arkadius perubahan paling mendasar yang menyebabkan perubahan RPJPD adalah pandemi Covid-19. 


"Penanganan Covid-19 membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Hal tersebut pasti berdanpak pada alokasi anggaran untuk pencapaiatn sasaran pembangunan daerah lainnya," ujarnya.


Namun, selain mengakomodir terkait penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19, Arkadius mengatakan ada tiga hal lain yang juga harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Sumbar.


Pertama yakni perubahan RPJPD yang dilakukan pada akhir periodesasi akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang harus disusun gubernur dan wakil gubernur (wagub) dalam waktu dekat. 


Kedua, visi misi dan program unggulan gubernur dan wagub yang disampaikan saat kampanye juga harus diakomodir dalam RPJMD. 


"Ini harus benar-benar diperhatikan karena visi dan misi gubernur dan wagub disusun berdasarkan RPJPD yang lama sebelum perubahan. Nanti perlu disinkronkan kembali dengan RPJPD yang baru," ujarnya. 


Selain itu, menurut Arkadius, perubahan RPJPD ini sangat krusial bagi gubernur dan wagub terpilih karena di akhir masa jabatan nantinya, kepala daerah ini bukan hanya akan dilihat dari pencapaian program tahunan RPJMD saja. Namun juga dilihat dari capaian target dan sasaran RPJPD. 


"Penyusunan RPJPD juga semakin kompleks karena dari evaluasi capaian sasaran RPJPD 2005-2025 ditemukan bahwa hingga periodesasi RPJMD tahun ke-3 masih banyak sasaran dan target yang belum tercapai," ujarnya. 


Beberapa di antaranya seperti masih terjadinya ketimpangan pembangunan infrastruktur serta menjadikan Sumbar sebagai pintu gerbang Sumatera bagian barat yang belum tercapai.


(Humas Pemprov Sumbar)


loading...



×
Berita Terbaru Update