DPD RI Prihatin Kekerasan Perempuan Masih Marak

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 19 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
34.226 365 31.834 747
sumber: corona.sumbarprov.go.id


DPD RI Prihatin Kekerasan Perempuan Masih Marak

Selasa, 09 Maret 2021 | 20:45 WIB Last Updated 2021-03-09T13:45:03Z
Anggota Komite III DPD RI, Erlinawati.

MJNews.id - Komnas Perempuan mencatat ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020. Angka tersebut menurun signifikan dibandingkan laporan tahun sebelumnya, dimana terdapat 431.471 kasus.


Dari 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus yang ditangani pengadilan sejumlah 291.677 kasus, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus.


Dari 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama dengan 3.221 kasus, kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus, dan sisanya kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.


Mendengar catatan tahunan Komnas Perempuan itu, Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengaku prihatin masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal itu diungkapkan, Anggota Komite III DPD RI, Erlinawati, S.H., M.AP.


"Kontadiktif dengan peringatan kemarin, di mana dilangsungkan hari perempuan sedunia yang menunjukkan keberhasilan perjuangan hak-hak perempuan di berbagai bidang. Namun, disisi lain kita masih mendengar kasus-kasus tentang tindak kekerasan kepada perempuan dan anak selama periode tahun," ujar Erlinawati dalam keterangannya, Selasa (9/3/2021). 


Senator Kalimantan Barat itu menambahkan, kasus kekerasan terhadap perempuan seperti fenomen gunung es lantaran masih banyak korban yang enggan untuk melaporkan. 


"Yang lebih miris terkadang orangtuanya masih menganggap permasalahan biasa. Perlindungan perempuan dan anak belum menjadi isu yang menggelitik kaumnya sendiri," sambung Erlinawati. 


Oleh sebab itu, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalbar itu mengatakan bahwa Komite III DPD RI yang memiliki salah satu lingkup tugas yakni pada bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakkan jika menemukan laporan terhadap kasus tersebut. 


"Komite III meminta kepada penegak hukum untuk menindak segala laporan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan memberikan perlindungan secara hukum," tuturnya. 


Lebih lanjut, Erlinawati juga mengaku bahwa pihaknya tak henti-hentinya menggaungkan wacana kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Menurutnya, pentingnya peranan perempuan dalam lini kehidupan sehingga peran dan fungsi perempuan harus selalu diperhatikan.


"Komite III mengajak seluruh masyarakat untuk menggaungkan masalah ini agar kesetaraan gender terwujud secara konkrit dan nyata," tuntasnya.


(rls/eds)


loading...



×
Berita Terbaru Update