Kadinkes Solsel Novirman Terima Pengaduan Kisruh Pembagian Insentif Covid-19

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 19 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
34.226 365 31.834 747
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Kadinkes Solsel Novirman Terima Pengaduan Kisruh Pembagian Insentif Covid-19

Rabu, 17 Maret 2021 | 23:25 WIB Last Updated 2021-03-17T20:33:48Z
Kepala Dinas Kesehatan Solok Selatan, Novirman.

MJNews.id - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Solok Selatan, Novirman, mengakui telah menerima pengaduan puluhan pegawai Puskesmas Bidar Alam pembagian insentive Covid-19.


Mengenai tindak lanjutnya, Novirman mengatakan permasalahan tersebut sudah diproses pihak Polres Solok Selatan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan sejumlah pemangku jabatan sudah dipanggil pihak Polres dan BPK. 


"Kita menunggu hasil proses dari BPK. Hasil pemeriksaan BPK tersebut keluar enam bulan ke depan jika memang ada ditemui kejanggalan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tentu akan ditindak lanjuti ke Aparat Penegak Hukum (APH)," jelasnya, Rabu 17 Maret 2021.


Diakui Kadis, sebanyak 11 puskesmas yang ada di Solok Selatan, satu yang bermasalah terkait administrasi insentif penanganan Covid-19.


Di tempat terpisah, Plt Sekda Solok Selatan, Doni Rahmat Samulo saat dikonfirmasi awak media, Selasa 16 Maret 2021, membenarkan hal ini. Pihaknya tidak mengetahui dan mendengar permasalahan ini. "Nanti saya panggil kepala dinas dan pimpinan puskesmas. Lalau ini betul terjadi, parah ini," tegasnya. 


Seperti diketahui, pembagian insentif Covid-19 kisruh di Puskesmas Bidar Alam, kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan. Dana insentif Covid-19 tahun 2020, sebesar Rp391 juta sudah dibayarkan, namun pembayaran tidak semua garda terdepan ini mendapat. 


Ada sejumlah petugas yang dikirim ke rekening pribadinya, namun ditarik kembali tanpa ada keterangan dan bukti pengembalian. Ada yang masuk ke rekening pribadi sejumlah Rp20 juta, lalu dana tersebut ditarik lagi dan dikasihkan hanya satu juta rupiah.


"Kami khawatir nanti jika ada temuan, tentu kami yang akan terjerat. Kami hanya menerima Rp1 juta dan akan mengembalikan sebanyak Rp 19 juta," ucap salah seorang pegawai Puskesmas yang enggan dituliskan namanya. 


Ada juga SPJ Covid-19 yang ditandatangi namun tidak dibayarkan, ada yang tidak ditandatangani namun menerima juga. Sementara, mereka melaksanakan tugas Covid-19 bertaruh nyawa. 


Jumlah yang menerima sebanyak 29 orang. Itupun tidak sesuai jumlah yang sudah ditetapkan hanya ala kadar. Ironis setelah dana dikirim ke rekening disuruh tarik tunai dan setor kembali kepada surveilen. 


Hal ini disampaikan puluhan pegawai Puskesmas Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, kepada sejumlah awak media di Padang Aro, Jumat 12 Maret 2021.


Dijelaskan mereka insentif ini terhitung semenjak Maret sampai September 2020. Walaupun ada sebagian pegawai yang menerima namun tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) tentang pembayaran insensif Covid-19.


"Pegawai Puskesmas berjumlah 114 orang. Dalam Juknisnya, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam penanganan pasien positive Covid-19 berhak menerima insentive. Sementara yang menerima saat ini hanya 29 orang. Itupun pembayarannya tidak sesuai dengan Juknis," kata sejumlah Pegawai Puskesmas Bidar Alam.


Pembagian dana SPPD atau insentif petugas Covid-19 ini tidak merata bahkan tidak transparan.


Ia beserta kawan-kawan pernah merawat pasien positiv Covid-19 tanpa memakai memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak sesuai dengan standar. Lebih parahnya lagi, ada dua orang pegawai yang positif Covid-19, namun tidak juga kebagian dana insentif.


Sebanyak 20 petugas kesehatan yang menerima dana tersebut sudah diminta nomor rekening masing-masing, ironisnya setelah dana dicairkan melalui rekening masing masing dengan nilai total Rp20 juta, pimpinan menyuruh mereka menarik dan mengembalikan uang tersebut melalui surveylance Covid-19. Ironisnya lagi kwitansi penarikan dana itupun tidak diberikan oleh surveylance.


Permasalahan ini sudah sampaikan dan sudah berikan laporan tertulis kepada kepala Dinas Kesehatan dan DPRD Solok Selatan.


Di tempat terpisah, Pimpinan Puskesmas Bidar Alam, dr. Herlin Pramita saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa 16 Maret 2021, mengatakan dirinya tidak berhak memberikan keterangan terkait dengan insentif atau SPPD petugas Covid di puskesmas yang ia pimpin, karena ia sudah menyerahkan semua permasalahan ini kepada pimpinan dan Kabid Yankes.


"Saya punya atasan pak. Saya tidak berhak lagi bicara hal ini dan lagi saya sudah diperiksa BPK Provinsi. Setahu saya pihak kami sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan SOP yang sudah ditetapkan pemerintah, mana mungkin kami akan melakukan hal hal diluar kewengan kami," ucapnya.


Kasi Yankes sekaligus merangkap sebagai PPTK dana insentive, Wismayeni saat dikonfirmasi di kantornya mengatakan, sepanjang ini proses administrasi pencairan insentive untuk Puskesmas Bidar Alam tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).


Dana insentif atau SPPD petugas covid puskesmas Bidar Alam tahun 2020 itu berjumlah Rp391 juta dan administrasi atau SPT nya lengkap semua.

"Jika terjadi permainan administrasi terkait pencairan keuangan di lingkungan puskesmas itu, pihaknya tidak bisa mencampuri," tegasnya.


Pembagian insentif atau SPPD petugas covid khusus puskesmas sudah diatur masing-masing mereka menerima Rp5 juta perbulanya, berbeda dengan satgas dan RSUD.


(abg/ems)


loading...



×
Berita Terbaru Update