Ketua DPD RI Minta Pemerintah Kurangi Jumlah Daerah Tertinggal

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 22 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
35.202 433 32.188 762
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Ketua DPD RI Minta Pemerintah Kurangi Jumlah Daerah Tertinggal

Selasa, 16 Maret 2021 | 09:45 WIB Last Updated 2021-03-16T04:20:24Z
Ketua DPD RI saat mengunjungi SDN 2 di Desa Waykaru, di Pesisir Barat, Provinsi Lampung, pekan lalu.

MJNews.id - Sampai tahun 2024, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) menargetkan jumlah daerah tertinggal bisa menyentuh angka 37 daerah. Hanya saja, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai angka tersebut masih tinggi dan masih harus ditekan.


Target 37 daerah tertinggal itu merupakan roadmap pengembangan, pengelolaan daerah tertinggal dan transmigrasi hingga 2024 yang disampaikan Kemendes PDTT, Selasa 16 Maret 2021.

 

"Sesuai roadmap itu, di tahun 2024 kita masih memiliki 37 daerah di kabupaten dari 62 daerah di kabupaten yang dianggap masih tertinggal. Namun jumlah itu masih sangat tinggi dan harus ada upaya untuk menekan angka daerah tertinggal," tutur LaNyalla Mattalitti.


Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, pemerintah perlu merumuskan indikator daerah tertinggal yang diperbarui. Sehingga bisa diketahui seberapa jauh gap atau disparitas dengan daerah tidak tertinggal.


"Dengan menetapkan indikator-indikator daerah tertinggal yang diperbarui, kita bisa merumuskan skala prioritas. Apa yang akan kita selesaikan terlebih dahulu sehingga pengembangan menjadi lebih fokus," katanya.


Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, dengan indikator ketertinggalan suatu daerah, kita dapat mengukur seberapa tingkat ketertinggalan suatu daerah.


"Dari indikator itu kita bisa ketahui daerah mana yang perlu didahulukan dientaskan ketertinggalannya berdasarkan indikator tadi. Program pengentasan daerah tertinggal pun bisa lebih tepat sasaran," ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.


(rls/eds)


loading...



×
Berita Terbaru Update