LKPD 2020 Padang Pariaman Diserahkan ke BPK Sumbar

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 19 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
34.226 365 31.834 747
sumber: corona.sumbarprov.go.id


LKPD 2020 Padang Pariaman Diserahkan ke BPK Sumbar

Kamis, 11 Maret 2021 | 05:45 WIB Last Updated 2021-03-12T00:51:44Z
Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur menyerahkan LKPD 2020 kepada BPK Perwakilan Sumatera Barat, Rabu 10 Maret 2021. (ist)

MJNews.id - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. 


Penyerahan LKPD dilakukan Bupati Suhatri Bur didampingi Sekda Jonpriadi, Inspektur Hendra Aswara dan Plt. Kepala BPKD Taslim Letter, serta Kabag Humas dan protokol Anton Wira Tanjung di Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar di Padang, Rabu 10 Maret 2021.


Bupati Suhatri Bur mengatakan, penyerahan LKPD sebagai syarat untuk memastikan semua proses penyelenggaraan keuangan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga mengharapkan jajaran BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan, sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.


“Alhamdulillah, LKPD 2020 telah kita serahkan secara tepat waktu dan kita berharap dapat mempertahakan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,” katanya.


Sekdakab Jonpriadi mengatakan, LKPD yang diserahkan ke BPK itu mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan equitas dan catatan atas laporan keuangan.


“Setelah diserahkannya LKPD itu, tim BPK masih akan turun lagi untuk melakukan pemeriksaan secara rinci selama 30 hari,” katanya.


Lebih lanjut dia mengatakan, audit yang dilakukan BPK, untuk menilai kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap peraturan perundang-undangan serta sistim pengendalian intern. 


Menurutnya, penyerahan LKPD adalah untuk keperluan audit laporan terhadap kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Aspek-aspek dalam laporan seperti perencanaan penganggaran sampai pada tahap pengadaan serta pengamanan barang yang nantinya menjadi aset daerah.


“Sesuai bupati, seluruh perangkat daerah saling bekerjasama selama pemeriksaan terinci yang dimulai 15 Maret sampai 30 hari,” katanya.


(sul)


loading...



×
Berita Terbaru Update