Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 9 Mei 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
39.166 506 35.581 855
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Soal Polemik Tata Ruang, Ini Saran DPD RI

Kamis, 04 Maret 2021 | 20:04 WIB Last Updated 2021-03-04T18:46:14Z
Anggota Komite I DPD RI, Lily Amelia Salurapa.

MJNews.id - Pembangunan twin tower Kota Makasar disetop. Ini sejalan dengan turunnya surat teguran dilayangkan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. 


Dinas terkait menilai hal ini disebabkan karena proyek melanggar aturan dibangun di atas lahan ruang terbuka hijau (RTH). Termasuk melanggar Perda Nomor 4/2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar dibangun di atas lahan ruang terbuka hijau (RTH) dan tidak memiliki IMB 


Anggota Komite I DPD RI, Lily Amelia Salurapa menegaskan, peristiwa di Kota Makassar tidak lagi terjadi. Pasalnya, persoalan yang sama juga kerap terjadi di beberapa daerah. 


”DPD juga mengingatkan kepada Pemda, khususnya dinas terkait untuk cermat melihat kondisi yang ada. Jangan sampai, gedungnya sudah dibangun, lalu muncul persoalan. Maka ini pentingnya sebuah pengawasan,” terang Lily, menanggapi isu yang terjadi, Kamis (4/3/2021).


Ditambahkannya, penataan ruang kota yang merupakan kewenangan Dinas Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum. Termasuk di dalamnya regulasi penataan ruang yang sesuai dengan Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Penataan Ruang. 


”Tata aturannya dan sudah ada, tinggal disinkronkan saja. DPD berharap, semua pihak juga cermat. Termasuk pengusaha, untuk tidak terjebak dengan objek wilayah sehingga pembangunan yang dilakukan sia-sia. Karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,” paparnya. 


Lily Amelia juga menginformasikan bahwa sudah ada Peraturan Pemerintah turunan dari UU Cipta Kerja yang mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penataan ruang dan juga Bangunan Gedung.


”Untuk bangunan dengan sertifikat tinggi, ada sertifikat layak fungsi, yang norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sedang dipersiapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menggunakan pelayanan digital. Sekali lagi ini harus dicermati,” tegasnya. 


Terkait masalah yang terjadi di Makassar maupun daerah lain, Komite I DPD meminta kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


”Jika ada regulasi, yang berkaitan dengan UU dan aturan baru segera disosialisasikan. Regulasi bukan jebakan, tapi menjembatani proses pembangunan itu sendiri,” pungkas Lily Amelia Salurapa.


(dpd/eds)


loading...



×
Berita Terbaru Update