Waka DPD RI Apresiasi Kejari Batam Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Milik Asing

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 17 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
33.933 375 31.678 741
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Waka DPD RI Apresiasi Kejari Batam Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Milik Asing

Senin, 08 Maret 2021 | 13:15 WIB Last Updated 2021-03-08T22:05:38Z
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.

MJNews.id - Penegak hukum kembali melakukan penenggelaman 10 kapal asing asal Vietnam dan Malaysia terkait perkara tindak pidana perikanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Eksekusi oleh Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam tersebut dilakukan di perairan Air Raja, Galang, Batam, Kepulauan Riau, dalam dua tahap yaitu Rabu (3/3/2021) dan Kamis (4/3/2021).


Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono menilai penenggelaman kapal ikan asing merupakan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia. Baginya, peraturan hukum perikanan laut itu harus tegak demi kedaulatan negara. 


“Pimpinan DPD mengapresiasi hal tersebut sebagai langkah tepat dan positif. Selain merupakan amanat UU Perikanan Laut kita, penenggelaman kapal asing juga sebagai pesan tentang kedaulatan negara Indonesia. Artinya kita tidak main-main menjaga wilayah dan kekayaan laut yang ada,” kata Nono dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).


Kebijakan itu menjadi solusi keluar dari persoalan ilegal fishing. Mengingat selama ini, menurut senator asal Provinsi Maluku itu pencurian ikan oleh kapal asing masih merajalela di wilayah perairan laut Nusantara.


“Jika dilakukan secara tegas dan konsisten, penenggelaman kapal asing pencuri ikan ini akan membuat negara lain dan juga para pelaku IUUF dari negara tersebut takut kepada Indonesia. Manfaat besarnya tentu kembali kepada nelayan Indonesia dan negara,” jelasnya. 


Indonesia mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar karena luas wilayah lautnya. Negara ini memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta km2. Dari total luas wilayah tersebut, luas laut Indonesia 3,25 juta km2 dan 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif.


Dengan luas wilayah yang ada, menurut Nono, ada keterbatasan pengawasan oleh kapal perang ataupun pesawat tempur Indonesia. Oleh karena itu salah satu cara menjaga kedaulatan laut adalah dengan integritas dan ketegasan dalam berbagai kebijakan negara. Jika itu berhasil dilakukan Indonesia akan disegani oleh negara lain.


“Melindungi laut kita cara terbaiknya ya tegas dan konsisten serta tidak main-main dalam penegakan hukum. Negara lain menjadi segan dan itu akan membuat kedaulatan negara di atas laut terjaga sehingga tidak perlu lagi banyak kapal dan pesawat yang berpatroli,” kata pria kelahiran Bangkalan, Madura, 1 Maret 1953 itu.


Meski begitu, Nono tetap mengingatkan agar aparat keamanan baik TNI-Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tetap rutin dan rajin melakukan patroli. Terutama di daerah-daerah rawan dan laut yang potensi sumber daya ikannya besar.


“Penjagaan laut dengan patroli rutin harus ditingkatkan untuk menjamin wilayah laut Indonesia bersih dari ilegal fishing. Semua aparat terkait kita minta bersinergi agar kapal-kapal asing jera memasuki dan mencuri ikan-ikan di laut kita. Ini agar nelayan-nelayan dari bangsa sendiri bisa berdikari secara ekonomi," ucap dia.


Setidaknya ada enam wilayah perairan Indonesia yang tergolong rawan dari tindak eksploitasi kapal ikan asing. Yaitu perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera; Laut Natuna, Teluk Tolo dan Laut Banda, Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera, terakhir Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.


"Saya kira untuk enak titik rawan itu kehadiran patroli sangat dibutuhkan. Bahkan jika perlu kita dorong pembangunan pangkalan bagi kapal-kapal pengawas dari KKP, Bakamla, TNI AL dan Polariud sehingga mobilitasnya lebih cepat dalam mendukung patroli dan penegakan hukum laut di sana,” ungkap pensiunan Jenderal Marinir TNI AL ini.


Hingga tahun 2019 sudah 556 kapal dari berbagai negara ditenggelamkan. Nono berharap hal itu signifikan dalam menaikkan produktivitas hasil perikanan dan berimplikasi pada kesejahteraan nelayan.


“Kita berharap dengan perginya kapal asing pencuri, stok ikan mulai naik dan mengalami regenerasi sehingga produksi perikanan setiap tahunnya meningkat. Tentu saja ini berdampak positif bagi nelayan kita karena produksinya melimpah yang berimbas pada peningkatan ekonomi,” tutupnya.


(rls/eds)


loading...



×
Berita Terbaru Update