Wakil Bupati Pessel Serahkan LKPD 2020 ke BPK RI

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 22 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
35.202 433 32.188 762
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Wakil Bupati Pessel Serahkan LKPD 2020 ke BPK RI

Kamis, 11 Maret 2021 | 00:47 WIB Last Updated 2021-03-11T16:29:23Z
Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. (ist)

MJNews.id - Wakil Bupati (Wabup) Pesisir Selatan (Pessel), Rudi Hariyansyah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Rabu 10 Maret 2021, di aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat setempat.


Penyerahan LKPD tahun 2020 dilaksanakan bersamaan dengan empat kabupaten/kota lainnya, dan diterima langsung oleh Plh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Nofemris.


Pada kesempatan itu Wabup Rudi didampingi Plh Sekda, Emirda Ziswati, Plt. Inspektur, Rusdiyanto dan Kepala BPKD Pesisir Selatan, Suhandri.


Wakil Bupati Rudi Hariyansyah usai penyerahan LKPD mengatakan, LKPD disusun berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Diharapkan Pessel tahun ini bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, pemkab berupaya semaksimal mungkin melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.


Menurutnya, keuangan daerah harus dipergunakan sebagaimana mestinya untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. "Disiplin anggaran merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya.


Sementara itu Plh Kepala BPK RI Provinsi Sumatera Barat, Nofemris mengapresiasi kepala daerah yang telah menyerahkan sekaligus memiliki komitmen melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.


Diharapkan pemeriksaan LKPD ini berjalan lancar yang dilakukan dengan prosedur alternatif setelah itu baru dilakukan pemeriksaan secara rinci.


"Mohon kesiapan dari pemerintah daerah terkait dengan aset, akuntasi, tetapi dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab BPKD tetapi juga seluruh perangkat daerah," katanya.


(myd)


loading...



×
Berita Terbaru Update