Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 9 Mei 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
39.166 506 35.581 855
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Banyak Angkutan Umum dan Barang di Sumbar Mati Keur dan Langgar KP

Kamis, 15 April 2021 | 01:00 WIB Last Updated 2021-04-14T18:53:55Z
Suasana sidang di tempat pada kegiatan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Gabungan Pola Sidang di Tempat yang digelar Dishub Sumbar bersama dengan tim gabungan. (ist)

MJNews.id - Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Barat (Sumbar) bersama Tim Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Gabungan Pola Sidang di Tempat (Riksaranmorgabpolsipat) menemukan 93 pelanggaran yang dilakukan kendaraan angkutan umum dan barang pada razia yang dilaksanakan 5-6 April 2021 lalu. Pelanggaran terbanyak yang dilakukan adalah Keur dan KP mati.


Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Heri Nofiardi bersama dengan Kabid Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, Era Oktaviadi dan Koordinator Lapangan, Sandy Waldi mengatakan, kegiatan Riksaranmorgabpolsipat di jalan provinsi dilatarbelakangi oleh semakin tingginya angka kecelakaan bermotor, khususnya angkutan kendaraan penumpang umum atau angkutan barang di jalan. Apalagi, pada 2020 lalu menurut Heri, pihaknya dari Dishub Sumbar sebagai penanggungjawab dari kegiatan tersebut tidak dapat melaksanakan pemeriksaan kendaraan, karena adanya pandemi.


“Nah, tahun ini, kembali kita laksanakan, demi terus terciptanya keselamatan,” kata Heri.


Selama ini diakuinya, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Salah satunya, semakin tingginya usia kendaraan khususnya angkutan umum, baik AKDP, AKAP, Angkot, dan Angdes yang dengan alasan ekonomi dipaksakan untuk terus beroperasi yang pada akhirnya menjadi penyebab kecelakaan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.


Bahkan, temuan saat razia tersebut adalah banyaknya kendaraan mati keur dan KP yang terus beroperasi. “Jadi untuk yang mati keur dan KP, kami laporkan ke kabupaten/kota tempat mereka domisili agar kendaraan tersebut segera melakukan keur, sedangkan mati KP jika tidak segera diurus, nanti izinnya dibekukan,” tegas Heri lagi.


Namun, saat razia tersebut kepada mereka yang melanggar segera dilakukan tilang dan sidang di tempat. Semua tak lain demi memberikan efek jera bagi pengguna kendaraan tersebut.


Hakim dari Pengadilan Negeri dengan tegas memberikan sanksi kepada setiap pelanggar dengan sidang yang berlangsung di lokasi. Saat itu, Dishub juga melibatkan BPTD Wilayah II Sumbar, Dinas Perhubungan Padang Panjang, Kejaksaan Negeri, Satlantas Polres Kota Padang Panjang, Subdenpom TNI AD, dan juga PT Jasa Raharja Sumbar.


(ai/eds)


loading...



×
Berita Terbaru Update