Sedih Banget! Di Rentang 6 - 17 Mei 2021 ASN Dilarang Cuti

Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 19 April 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
34.226 365 31.834 747
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Sedih Banget! Di Rentang 6 - 17 Mei 2021 ASN Dilarang Cuti

Kamis, 08 April 2021 | 05:00 WIB Last Updated 2021-04-07T22:00:00Z
Ilustrasi.

MJNews.id - Kabar sedih bagi pegawai pemerintah yang jauh dari kampung halaman. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo melarang cuti pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara (PNS/ASN) pada 6-17 Mei 2021.


Hal itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


“Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a,” demikian isi SE Menpan-RB dikutip, Rabu 7 April 2021.


Isi SE angka 1 huruf a yang dimaksud adalah: “Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.”


Selain cuti bersama yang sudah diatur sebelumnya, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah tidak memberikan izin cuti bagi PNS.


Larangan cuti dikecualikan dan dapat diberikan untuk cuti melahirkan, cuti sakit atau cuti karena alasan penting bagi PNS, cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Pemberian cuti dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.


“Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” demikian SE tersebut.


PNS dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik pada periode 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Namun, larangan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik dikecualikan bagi:

1. PNS yang melaksanakan perjalanan untuk tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.


PNS yang bepergian ke luar daerah diimbau selalu memerhatikan, peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, peraturan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan.


Kemudian, PNS perlu memperhatikan kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.


Penyekatan 300 Lokasi

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi. “Kalau berkaitan dengan darat, kita berkoordinasi dengan polisi dan Kakorlantas bahwa kita akan secara tegas melarang mudik dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi,” kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers virtual, Rabu 7 April 2021.


Karena itu, Budi meminta warga tetap tinggal di rumah. Dia menegaskan akan menindak tegas semua pelanggar larangan mudik.


“Sehingga kami menyarankan agar Bapak-Ibu tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tinggal di rumah. Kita juga melihat adanya penggunaan pribadi, bahkan mobil bis plat hitam, truk pelat hitam kita akan melakukan tindakan tegas apabila itu dilakukan,” tuturnya.


Sementara itu, untuk transportasi laut, Budi menegaskan hanya akan melayani secara terbatas mereka yang dikecualikan untuk melakukan perjalanan. Salah satunya untuk layanan penyeberangan logistik.


“Bagi daerah-daerah yang memang secara khusus banyak melakukan mudik, seperti di Riau, dari Kalimantan ke Jawa, dan di Jatim, saya mengimbau bahwa tidak melakukan mudik,” kata Budi seperti dikutip detikcom.


Untuk kereta api, Budi melanjutkan, pengurangan armada akan dilakukan. Hanya kereta luar biasa yang diperkenankan beroperasi.


“Di kereta api, kita akan melakukan pengurangan supply dengan hanya memberikan kereta luar biasa dan secara khusus bagi aglomerasi yang terdapat suatu pergerakan, katakanlah Jabodetabek, di Gerbangkertosusila dan juga Bandung kita juga akan menurunkan supply,” ujarnya.


“Sesuai arahan bapak presiden, kita tegas melarang mudik dan kami juga mengimbau agar yang berkeinginan mudik untuk tinggal di rumah saja,” imbuh Budi.


(*/dtc)


loading...



×
Berita Terbaru Update