Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 9 Mei 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
39.166 506 35.581 855
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Duh! Sumbar Masuk Daerah Perluasan PPKM Mikro

Senin, 19 April 2021 | 22:25 WIB Last Updated 2021-04-19T16:41:17Z
Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal.

MJNews.id - Pemerintah pusat memasukkan Sumatera Barat (Sumbar) dalam daerah perluasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Artinya, Pemprov Sumbar harus mempersiapkan diri guna mematuhi penetapan ketentuan tersebut.


Sumbar masuk bersama empat provinsi lainnya, yakni Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Kalimantan Barat.


”Benar, kita dimasukkan dalam pemberlakuan PPKM. Ini perlu kita rapatkan dulu, bagaimana pelaksanaannya nanti,” sebut Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal, Senin 19 April 2021.


Diakuinya, saat ini Pemprov Sumbar tidak mempersiapkan anggaran khusus dalam pelaksanaan PPKM tersebut. Karena penetapannya berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).


”Kalau ini ditetapkan saja, makanya kita lihat dulu, nanti kita rapatkan,” ujarnya ketika dihubungi sedang berada di Jakarta, Senin 19 April 2021.


Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan PPKM mikro selama dua minggu. Ini merupakan PPKM mikro tahap keenam.


Di mana PPKM mikro tahap pertama dilaksanakan 9 sampai 22 Februari. Tahap kedua 23 Februari hingga 8 Maret. Tahap ketiga pada 9 hingga 22 Maret 2021. Tahap empat, 23 Maret hingga 5 April 2021. Lalu tahap lima dilaksanakan pada 6 April hingga 19 April.


”Berdasarkan hasil evaluasi melanjutkan perpanjangan PPKM mikro yaitu tahap keenam yakni 20 April sampai 3 Mei 2021,” kata Airlangga dalam konferensi persnya di Kantor Presiden, Senin 19 April 2021.


Dia mengatakan, PPKM mikro akan diperluas lagi ke lima provinsi baru. Seperti diketahui, saat ini terdapat 20 provinsi prioritas pelaksanaan PPKM mikro. Di antaranya adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta.


Kemudian di Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Lalu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua.


”Dan perluasan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif maka ditambahkan lima provinsi yaitu Sumbar, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat,” ungkapnya.


Airlangga menyebutkan bahwa perkembangan penanganan Covid-19 dan penerapan PPKM mikro tahap kelima terus mengalami perbaikan. Misalnya saja kasus aktif per 18 April hanya 6,6%. Selain itu, kasus aktif juga hanya di kisaran 16%.


”Kemudian positivity ratenya 11,2% dibandingkan Februari tertanggal 9 yakni 29,42%. Kemudian bed occupancy rate rata-rata adalah 34 atau 35%. Dan tidak ada provinsi yang bed occupancy rate-nya di atas 60%,” ujarnya.


Kemudian dia mengatakan, PPKM dan PPKM mikro yang diterapkan sejak Januari dan Februari telah mulai berhasil mengendalikan laju penyebaran Covid-19.


Penerapan PPKM Mikro

Kewajiban setiap desa atau kelurahan membentuk Posko Jaga untuk memperkuat PPKM mikro. Baik kepala desa atau lurah yang mengepalai Posko Jaga, nantinya akan dibantu oleh aparat serta mitra desa/kelurahan lainnya. Selain itu, Posko Jaga akan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkantibmas, dan segenap tokoh masyarakat.


Posko Jaga ini tidak sekadar melakukan pembinaan. Tugas Posko Jaga desa/kelurahan kali ini lebih lengkap. Posko Jaga ini akan melakukan penanganan meliputi kesehatan 3T, isolasi dan vaksinasi, hal terkait ekonomi, serta sosial masyarakat.


Tugas lainnya adalah melakukan pencegahan terkait sosialisasi dan penerapan 3M, serta melakukan pembatasan mobilitas warga. Sementara itu, pembinaan sendiri meliputi penegakan disiplin, pemberian sanksi, pembatalan kerumunan dengan persuasif, dan memperkuat soliditas warga. Posko Jaga juga akan menjadi pendukung pemerintah terkait data, logistik, administrasi, dan komunikasi.


PPKM mikro juga masuk ke tingkat RT. Penerapan tingkat RT pun diklasifikasikan menjadi empat zona yang memiliki indikator masing-masing, yaitu zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah.


Skenario pengendaliannya pada level RT yaitu memaksimalkan 3T (testing, tracing, treatment), mengisolasi pasien positif dan kontak erat, membatasi mobilitas dan pergerakan warga, serta menyediakan bantuan kebutuhan pokok berupa beras dan masker.


Untuk pelaksanaan testing, akan dilakukan tes usap antigen gratis kepada masyarakat di desa atau kelurahan tersebut, yang akan disediakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan menggunakan fasilitas Kesehatan (faskes) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di wilayah masing-masing.


Lalu, untuk tracing, dilakukan secara lebih intensif di setiap desa/kelurahan, dengan menggunakan tracer dari Babinsa/Bhabinkamtibmas yang telah dididik oleh Kemenkes. Dan, untuk treatment, dilaksanakan isolasi mandiri, isolasi terpusat, dan perawatan di faskes yang dikoordinasikan oleh Pos Jaga desa/kelurahan.


Sementara itu, pemberian bantuan beras dan bantuan masker kain yang sesuai standar untuk masyarakat desa/kelurahan zona merah, dikoordinasikan oleh TNI/Polri di tingkat Polsek dan Koramil.


(*/eds)


loading...



×
Berita Terbaru Update