Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 14 Juni 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
47.885 622 43.496 1.089
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Pemkab Pesisir Selatan Dapat Penghargaan Pengarusutamaan Gender

Jumat, 09 April 2021 | 18:00 WIB Last Updated 2021-04-09T11:00:00Z
Pj Sekdakab Pesisir Selatan, Emirda Ziswati menerima penghargaan Pengarusutamaan Gender dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

MJNews.id - Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar diwakili Pj Sekda, Emirda Ziswati menerima penghargaan Pengarusutamaan Gender dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.


Penyerahan penghargaan itu dilakukan pada acara pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, Jumat 9 April 2021, di Ballroom Hotel Inna Muara Padang.


"Penghargaan ini adalah apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana Pemerintah Kabupaten Pesisir sangat konsisten mewujudkan pengarusutamaan gender. Diharapkan penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi pemkab dan pihak terkait dalam meningkatkan program pengarusutamaan gender kedepan," kata Pj Sekda, Emirda Ziswati usai menerima penghargaan tersebut, Jumat 9 April 2021.


Disebutkan, terkait pengarusutamaan gender, pemkab telah membentuk Tim Focal Point Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di masing-masing perangkat daerah untuk memastikan seluruh program pembangunan yang dilakukan responsif gender.


"Dengan adanya PPRG diharapkan seluruh perangkat daerah dapat merencanakan program dan kegiatan telah dianalisa, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang responsif gender diseluruh sektor pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan," ucapnya.


Lebih lanjut dikatakan, dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah suatu startegi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan diberbagai bidang.


Kemudian lanjutnya, secara garis besar pengarusutamaan gender merupakan strategi yang harus dilakukan oleh tiga komponen yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, sehingga menciptakan output dalam bentuk berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta kelembagaannya yang mengarah pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.


"Pengarusutamaan gender merupakan strategis atas pendekatan dalam pembangunan yaitu strategi yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan," jelasnya.


(myd)


loading...

Iklan Kiri Kanan





×
Berita Terbaru Update