Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 9 Mei 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
39.166 506 35.581 855
sumber: corona.sumbarprov.go.id


UMKM Industri Mamin di Ujung Tanduk, Ketua DPD RI Tuntut Respon Cepat Pemerintah

Kamis, 15 April 2021 | 02:03 WIB Last Updated 2021-04-14T19:03:00Z
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tiba di Bandara Juanda, Surabaya dan disambut Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak saat kunjungan kerja di Surabaya, beberapa waktu lalu.

MJNews.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah merespon cepat keluhan pelaku UMKM yang bergerak di sektor industri makanan dan minuman (mamin) mengenai sulitnya pasokan gula rafinasi efek kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021.


"Pemerintah harus cepat merespon permasalahan pelaku UMKM di industri mamin yang kesulitan pasokan gula ratifikasi. Saat ini industri mamin di Jawa Timur dalam posisi di ujung tanduk," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Rabu 14 April 2021.


Seperti diketahui, Permenperin Nomor 3 Tahun 2021 hanya mengizinkan impor gula mentah (rafinasi) bagi perusahaan yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan persetujuan prinsip sebelum 25 Mei 2010. Padahal, industri gula dan mamin di Jawa Timur berdiri setelah 2010.


"Pemerintah perlu mendengarkan keluhan masyarakat terkait keluhan yang dapat menyebabkan kematian industri mikro dan kecil yang seharusnya menjadi perhatian untuk menggerakkan roda ekonomi," papar mantan Ketua Umum PSSI itu.


Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mempertanyakan mengapa di tengah-tengah kerja keras pemulihan ekonomi mengapa pemerintah melalui menterinya membuat kebijakan yang berdampak sebaliknya.


"Industri mikro dan kecil merupakan sektor ekonomi riil yang eksistensinya sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan menekan masalah sosial," kata alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.


Senatot Dapil Jawa Timur itu menilai pemerintah perlu merespon cepat tuntutan masyarakat mengenai pencabutan peraturan tersebut yang jelas-jelas merugikan pengusaha kecil dan menengah. "Pemerintah perlu mereapon cepat keluhan mereka. Industri UMKM memerlukan kebijakan yang berdampak positif secara langsung," tegas LaNyalla.


(rls/eds)


loading...



×
Berita Terbaru Update