Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 14 Juni 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
47.885 622 43.496 1.089
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Bupati Padang Pariaman Ikuti Rakornas Intern Pemerintah 2021

Jumat, 28 Mei 2021 | 16:00 WIB Last Updated 2021-05-28T09:04:29Z
Bupati Padang Pariaman Ikuti Rakornas Intern Pemerintah 2021.

PADANG PARIAMAN, MJNews.id - Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Intern Pemerintah tahun 2021 pada Kamis 27 Mei 2021, di Command Center Padang Pariaman.


Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo mengatakan, peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan, program, tujuan belanja anggaran pemerintah secara akuntabel, efektif dan efisien.


"Mengikuti prosedur itu memang penting namun jauh lebih penting tercapainya target yang telah ditetapkan tentunya secara akuntabel efektif dan efisen, karena seyogyanya yang ditunggu oleh rakyat adalah hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dan pengawasan harus menjaga agar tidak ada anggaran yang disalahgunakan," terangnya.


Ia juga menegaskan, tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan anggaran, terutama pada masa pandemi ini, tahun 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang harus direalisasikan secara cepat agar ekonomi bisa bangkit kembali. Oleh karenanya akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi adalah hal yang sangat penting.


"Saya juga tekankan beberapa hal yang harus dikawal oleh BPKP diantaranya percepatan pembelajaan pemerintah agar terus dikawal dan ditingkatkan juga percepatan dalam pengadaan barang dan jasa. Saya juga meminta kepada BPKP dan APIP melihat betul dan mengawasi keterlamabatan ini, karena sejatinya tugas dari dua instansi ini yakni memberikan solusi dan jalan keluar untuk masalah ini," kata Presiden.


Selanjutnya, Presiden juga menekan kualitas perencanaan yang harus ditingkatkan dimana saat ini masih ditemukan kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah masih ada ketimpangan. Hal ini yang menyebabkan tidak optimal program yang dibuat. Akurasi data juga hal yang paling harus cepat diselesaiakan contohnya data bansos yang saling tumpang tindih sehingga tidak sinkron dalam penyalurannya, manfaatkan laboratorium data forensik yang dimiliki oleh BPKP untuk menghasilkan akurasi data yang dimaksud.


"Efektivitas pengawasan harus berkomitmen harus diselesaikan dari akar masalah sehingga tidak berulang pada tahun berikutnya, untuk pemerintah pusat dan daerah.


"Tindaklanjuti hasil pengawasan BPKP dan APIP sehingga tidak menjadi permasalahan yang berlarut. Untuk BPKP, sampaikan data yang sebenarnya jangan ada yang disembunyikan, bukan menakuti juga bukan mencari kesalahan," tutupnya.


(hms/sul) 


loading...

Iklan Kiri Kanan





×
Berita Terbaru Update