Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 23 Juni 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
49.500 598 45.602 1.143
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Bupati Padang Pariaman Sampaikan Nota Penjelasan LKPj 2020

Jumat, 28 Mei 2021 | 07:00 WIB Last Updated 2021-05-28T09:03:41Z

Parit Malintang, MJNews.id - Melalui LKPJ tahun 2020 akan disampaikan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan yang telah dicapai selama tahun 2020. Hal ini disampaikan Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, S.E., M.M. saat menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Padang Pariaman tahun 2020, Kamis 27 Mei 2021 di Ruang Rapat DPRD.


Penyusunan LKPJ Bupati Padang Pariaman akhir tahun anggaran 2020 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021, visi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yakni terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera.


"Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2020 terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, yaitu pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan pemantapan perekonomian daerah untuk pertumbuhan berkualitas,” ungkap Suhatri Bur.


Ia juga menambahkan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di RPJMD tahun 2016-2021 dengan berbagai kebijakan. Hal ini mengingat tahun 2020 merupakan tahun keempat periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan merupakan momen yang penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman selama empat tahun terakhir.


Selain itu, tahun 2020 merupakan periode terjadinya bencana nasional dengan adanya wabah pendemi Covid-19. Kondisi ini tentu akan sangat mempengaruhi pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada 2020 banyak dilakukan penyesuaian dalam berbagai kebijakan maupun program pembangunan.


"Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di atas maka ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. APBD tersebut memuat rencana dalam pendapatan dan belanja yang dibutuhkan oleh daerah," katanya.


Selain aspek pendapatan dan belanja daerah beserta realisasinya, Bupati juga menyampaikan penjelasan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjalankan seluruh urusan pemerintahan konkuren yaitu 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 22 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 6 urusan pilihan.


Seluruh urusan pemerintahan ini dijalankan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Satu perangkat daerah dapat melaksanakan lebih dari satu urusan wajib dan urusan pilihan, seperti dinas perdagangan tenaga kerja koperasi dan usaha kecil menengah, dinas, dinas penanaman modal, perindustrian dan pelayanan perizinan terpadu.


"Pelaksanaan bebagai urusan tersebut dimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang melekat pada masing-masing perangkat daerah. Capaian kinerja masing-masing OPD di Kabupaten Padang Pariaman bisa dikatakan membaik karena dapat dibuktikan dengan prestasi yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 di antaranya opini laporan keuangan WTP (wajar tanpa pengecualian), nilai evaluasi laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) 80 (B**), nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 3,0562 (sangat tinggi),” tutupnya.


Kegiatan ini juga dihadiri oleh oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman beserta anggota, dan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.


(rls/sul) 

loading...

Iklan Kiri Kanan





×
Berita Terbaru Update