Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 14 Juni 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
47.885 622 43.496 1.089
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Empat Pejabat Senior Tak Bisa Ikut Seleksi Terbuka Sekdaprov Sumbar

Kamis, 27 Mei 2021 | 07:05 WIB Last Updated 2021-05-27T00:05:00Z
Ilustrasi. Apel di Kantor Gubernur Sumbar.

PADANG, MJNews.id - Jabatan Sekdaprov Sumbar yang masih dijabat oleh Penjabat (Pj), kini dilelang terbuka. Bagi yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi tersebut. Sementara, empat pejabat senior di pemprov, dipastikan tak bisa ikut karena sudah melebihi usia, sesuai persyaratan.


”Benar, lelang terbuka sudah diumumkan,” sebut Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumbar, Jasman Rizal, Rabu 26 Mei 2021.


Dikatakannya, Ketua Tim Seleksi dipimpin langsung oleh Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri, Hamdani. Tahapan seleksi dimulai pada 24 Mei 2021 sampai hasilnya pada 28 Juni 2021 mendatang.


Untuk pengumuman dan pendaftaran serta penerimaan berkas dari 24 Mei hingga 31 Mei. Kemudian seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 2 Juni 2021.


Dilanjutkan dengan penulisan makalah pada 3 Juni 2021, pengumuman hasil makasih 4 Juni 2021, Uji Kompetensi pada 7 Juni 2021, Tes Kesehatan, Kejiwaan dan Bebas Narkoba 14 Juni 2021. Lalu, presentasi dan wawancara 25 Juni 2021 dan pengumuman hasil akhir untuk 3 calon yang kemudian diajukan ke Kementrian Dalam Negeri pada 28 Juni 2021.


Persyaratan umum adalah, mereka PNS, usia maksimal 58 tahun pada 30 September 2021, tidak pengurus partai, tidak menjalani hukuman disiplin, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan.


Selain itu, juga sudah lulus diklat PIM II, penilaian prestasi baik dalam dua tahun terakhir, sehat jasmani rohani. Mereka yang boleh ikut, adalah PNS di Lingkungan Pemprov Sumbar Kementrian dan Lembaga Pemerintah non Kementrian.


PNS Provinsi dari seluruh Indonesia dan PNS seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan syarat, pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV. Pangkat golongan ruang minimal pembina utama muda (IV/C). Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 7 tahun. Sedang atau pernah menduduk JPT Pratama atau jabatan fungsional ahli utama paling singkat 2 tahun. Memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.


”Jadi, syaratnya sudah diumumkan, maka yang dapat mengikuti adalah yang memenuhi syarat. Tidak terbatas untuk PNS Pemprov Sumbar saja, tapi terbuka dari manapun,” Jasman.


Jika mengacu dari persyaratan tersebut, maka sejumlah pejabat senior yang sedang menjabat eselon II di Pemprov Sumbar saat ini, kiranya tak banyak yang dapat ikut.


Misalnya, Pj Sekdaprov Sumbar, Benny Warlis dipastikan tidak bisa ikut, karena sudah melewati usia yang disyaratkan. Soalnya, Benny sudah memasuki umur 59 tahun, lahir pada 1962.


Lalu, Asisten III Setdaprov Sumbar, Nasir Ahmad apalagi, karena pada 2021 ini sudah akan pensiun. Karena, kelahiran 1961, maka pada bulan September 2021 sudah berumur 60 tahun.


Kepala BPM Syafrizal juga kelahiran 1962, maka pada 2021 ini sudah berumur 59 tahun. Begitu juga dengan Zaenuddin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumbar, dimana dia pada bulan 10 tahun 2021 nanti, sudah memasuki umur 59 tahun, sehingga besan Irwan Prayitno ini juga tidak ada peluang sesuai persyaratan.


Sementara mereka yang ada peluang dan masih menjabat di Pemprov Sumbar saat ini, yakni Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia yang kelahiran 1964, atau pada Juli 2021 ini masih berumur 57 tahun.


Kemudian ada nama Jefrinal Arifin, Kepala Diklat Sumbar, masih berumur 56 tahun pada Desember 2021. Jasman Rizal yang saat ini menjabat Diskominfotik Sumbar juga berpeluang, karena dia kelahiran 1968, sehingga Januari 2021 umurnya masih 53 tahun.


Nama lain yang menjabat eselon II A, ada nama Irwan, juga kelahiran 1968, maka pada April 2021 ini umurnya masih 53 tahun. Berikutnya, Asben Hendri yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar.


Sedangkan yang berpeluang lainnya, ada peserta seleksi Sekda sebelumnya saat Gubernur dijabat Irwan Prayitno, yakni Hansastri. Saat ini, Kepala Bappeda Sumbar itu berumur 57 tahun pada Oktober 2021 ini.


Berikutnya, Novrial, saat ini Kepala Dinas Pariwisata Sumbar. Novrial secara persyaratan umum sudah memenuhi, termasuk umur. Pada November 2021 Novrial baru berumur 55 tahun karena kelahiran 1966.


Nama-nama lain yang juga senior, ada sosok drh. Erinaldi, Kepala Dinas Peternakan Sumbar, kelahiran 1964. Nazwir, Kepala Kesbangpol kelahiran 1964.


Nama-nama itu hanya sesuai persyaratan yang terpenuhi di lingkungan Pemprov Sumbar. Sementara untuk Sekdaprov Sumbar tersebut tidak hanya memenuhi persyaratan tersebut, tapi juga dipengaruhi sejumlah faktor lainnya. Untuk itu, peluang itu sama bagi PNS yang memenuhi persyaratan.


Seperti Sekda Kota Padang, Amasrul. Dia kelahiran 1965, pada tanggal 5 Mei 2021 ini baru berumur 56 tahun. Secara tim kerja, Amasrul dikenal cukup sejalan dengan Gubernur Mahyeldi. Mereka pernah bekerjasama di Kota Padang, saat Mahyeldi masih menjabat Walikota Padang.


Begitu juga dengan Andri Yulika, saat ini menjabat Staf Ahli Walikota Padang. Sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat Kota Padang. Dia juga sudah memenuhi persyaratan, termasuk persyaratan umur. Andri Yulika kelahiran 1972, masih cukup muda.


Lalu, Staf Ahli Walikota Padang, Medi Iswandi juga berpeluang. Medi pernah juga bekerjasama dengan Mahyeldi. Saat itu, Medi menjabat Kepala Bappeda Kota Padang, saat Mahyeldi menjabat Walikota Padang. Medi cukup muda, kelahiran 1975. Jadi pada 2 Mei 2021 Medi baru berumur 46 tahun.


Andri Yulika dan Medi Iswandi adalah tim 18 yang menyusun program unggulan Mahyeldi dan Audy Joinaldy pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Sumbar 2021-2026.


Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska menyambut baik dan apresiasi atas terbuka informasinya Panitia Seleksi (Pansel) Calon Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) ini. “Sangat terbuka, patut kita apresiasi pengumuman mudah diakses publik,” katanya.


Untuk itu, dia berharap semangat dalam keterbukaan informasi publik atas seleksi Calon Sekdaprov harus sampai akhir.


“Jangan berhenti di pengumuman saja, tapi selanjutnya juga harus pro keterbukaan informasi publik berdasarkan UU 14 tahun 2008. Dan regulasi juga memberikan beberapa informasi publik dikecualikan atas proses seleksi tersebut, seperti nilai atau rekam medis calon itu mesti dihitamkan dalam penyajian publish-nya ke publik,” ujar Nofal.


Komisi Informasi Sumbar menilai jabatan Sekdaprov adalah jabatan strategis bagi penguatan keterbukaan informasi publik pada badan publik Pemprov Sumbar.


(yse/eds)


loading...

Iklan Kiri Kanan





×
Berita Terbaru Update