Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 23 Juni 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
49.500 598 45.602 1.143
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Ketua DPD RI Minta Pemkab Batubara Investigasi Dugaan Galian C Ilegal

Rabu, 05 Mei 2021 | 20:02 WIB Last Updated 2021-05-05T13:09:26Z
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

MJNews.id - Keluhan warga di sekitar Sungai Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, terkait aktivitas galian C, menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Aktivitas tersebut diduga ilegal.


Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, aktivitas galian C di Sungai Tanjung, Desa Tanah Merah, Kecamatan Airputih, sangat meresahkan warga.


"Pemda tidak boleh tinggal diam. Segera lakukan investigasi karena dikhawatirkan galian C yang diduga ilegal itu telah melakukan pencemaran lingkungan," tutur LaNyalla, Rabu 5 Mei 2021.


Menurutnya, yang membuat warga khawatir adalah terancamnya dinding penahan dan bendungan irigasi. Sebab, aktivitas penambangan dilakukan menggunakan alat berat seperti ekskavator. Apalagi galian tersebut berjarak sekitar 100 meter dari bendungan irigasi.


"Karena pengerukan, dasar sungai jadi dalam. Warga khawatir dinding bendungan dan irigasi sewaktu-waktu akan roboh. Ini saya rasa juga membahayakan," tuturnya.


Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini meminta Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Batubara dan Satpol PP segera turun tangan menangani masalah itu.


"Apalagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Batubara, telah mengkonfirmasi bahwa proyek galian C pasir tersebut ilegal. Artinya telah melanggar UU No 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," katanya.


Menurut LaNyalla, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Batubara itu tak hanya merugikan kas negara lantaran tak membayar pajak. Aktivitas ini juga berdampak pada pencemaran lingkungan serta dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur daerah.


"Tentunya akan merugikan masyarakat. Sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas serta memberikan sanksi terhadap pelaku penambang pasir ilegal. Pemkab Batubara harus segera melakukan tindakan sebelum terjadi dampak yang lebih besar," paparnya.


(rls/eds)

loading...

Iklan Kiri Kanan





×
Berita Terbaru Update