Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 9 Mei 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
39.166 506 35.581 855
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Ternyata Oh Ternyata... 36 Juta Warga Ingin Mudik

Rabu, 05 Mei 2021 | 03:00 WIB Last Updated 2021-05-04T21:03:31Z

Ilustrasi.

 MJNews.id - Indikator Politik Indonesia merilis survei sebanyak 20,8 persen responden diperkirakan akan mudik saat Lebaran 2021. Pemerintah meminta larangan mudik diterapkan dengan ketat. Sementara, Satgas Penanganan Covid-19 mengimbau mudik lokal juga dilarang untuk mencegah lonjakan kasus corona.


Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia ini melalui wawancara via telepon pada 13-17 April 2021. Sebanyak 1.200 responden yang dipilih acak menggunakan metode simple random sampling di 34 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini berada pada 95 persen dengan margin of error penelitian +- 2,9 persen.


Sebanyak 20,8 persen responden, kata Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, berencana akan mudik. Burhanuddin menyebut 20,8 persen itu setara dengan 36 juta dari populasi 180 juta.


“Kemungkinan mereka besar 20,8 persen ini, bukan angka yang kecil apalagi situasi pandemi belum selesai. Jadi 20,8 persen dari total populasi pemilih yang disurvei itu kurang lebih sekitar 36 juta, kan yang punya hak pilih sekitar 180 juta populasinya ya. Ini bukan angka yang main-main. Meskipun kita belum tahu mudik antar kota atau provinsi,” kata Burhanuddin melalui tayangan YouTube Indikator Politik, Selasa 4 Mei 2021.


Burhanuddin mengatakan, hasil survei ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebab sebanyak 28% responden yang tidak setuju dengan larangan mudik.


“Ini masukan buat pemerintah termasuk buat komite penanganan Covid-19 bahwa larangan itu kalau hanya sekadar indah di atas kertas, itu mudah sekali dilanggar karena potensinya besar, karena ada 28 persen masyarakat yang tidak setuju pelarangan mudik oleh pemerintah yang setuju tidak mencapai 50 persen,” jelas dia seperti dikutip detikcom.


Berikut hasil survei Indikator terkait mudik lebaran dengan beberapa pertanyaan:

Untuk liburan tahun ini seberapa besar kemungkinan ibu bapak untuk mudik?

Jawaban responden; Sangat besar/cukup besar: 20,8% dan kecil: 38,6% serta sangat kecil: 34,2%.


Berikutnya soal pelarangan mudik oleh pemerintah dengan pertanyaan:

Apakah bapak/ibu setuju dengan keputusan pelarangan melakukan mudik?

Jawabannya; Setuju: 45,8%, Tidak setuju: 28% Setuju tidak, tidak setuju juga tidak: 23%. 


Mudik Lokal Juga Dilarang

Sementara, Satgas Penanganan Covid-19 mengimbau mudik lokal juga dilarang untuk mencegah lonjakan kasus Corona. Beberapa daerah yang tadinya mengizinkan mudik lokal akhirnya pun melarangnya.


Awalnya Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengharapkan mudik lokal dilarang. “Jangan dibiarkan terjadi mudik lokal. Kalau terjadi mudik lokal, artinya, ada silaturahmi, ada salam-salaman, ada cipika-cipiki (cium pipi kanan atau kiri). Itu artinya bisa terjadi proses penularan satu sama lainnya,” ujarnya.


Sebelumnya mudik lokal diizinkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sejumlah wilayah tertentu atau aglomerasi. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 pasal 3 ayat 3 ada 8 wilayah aglomerasi atau kawasan perkotaan yang diizinkan untuk melakukan mudik lokal selama pemberlakuan larangan mudik 2021.


Namun, dari delapan wilayah aglomerasi tersebut, masyarakat di wilayah Gresik Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila) akhirnya tetap dilarang untuk mudik lokal. Keputusan ini telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur.


“Sudah jelas mudik lokal termasuk mudik di wilayah aglomerasi dilarang,” ujar Kadishub Jawa Timur Nyono.


Begitu juga di Banten. Warga yang masuk pada wilayah aglomerasi atau mudik lokal Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) diminta untuk tidak mudik ke Serang Raya, Lebak, Pandeglang, dan Cilegon. Meskipun sebetulnya Tangerang Raya yang terdiri dari tiga kabupaten kota masih bagian dari Banten.


“Nggak boleh, Jabodetabek nggak boleh ke Serang, orang Serang nggak boleh ke Jabodetabek,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim.


Larangan mudik ini berlaku mulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Meskipun gubernur sendiri tinggal di Kota Tangerang ia mengaku akan menaati aturan itu.


Sumatera Selatan pun ikut melarang mudik lokal setelah sebelumnya Gubernur Sumsel memperbolehkan mudik lokal antar-kabupaten/kota di Sumsel.


“Pelarangan mudik tersebut sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat. Kita memberlakukan larangan mudik sesuai instruksi pemerintah pusat. Kalau pusat melarang tentu secara integral kita di daerah harus melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Nasrum Umar.


Semua pihak, kata dia, harus memaknai surat edaran gubernur mengenai mudik sebagai kesatuan narasi kebijakan dari pusat. Ia menjelaskan larangan mudik ketat harus diberlakukan juga untuk masyarakat Sumsel.


“Makna pengecualian diperbolehkan mudik sama dengan pusat. Hanya orang sakit, melahirkan, keluarga meninggal di kampung, perjalanan dinas dan distribusi logistik itu yang dibolehkan. Tetapi, satu prinsip, satu narasi seperti yang telah disampaikan Mendagri,” ungkapnya.


Pemeriksaan tes cepat berbasis antigen, sambungnya, akan disediakan di sejumlah lokasi penyekatan mulai H-7 sampai H+7 Idul Fitri atau pada 6-17 Mei 2021. Rapid test antigen terus akan diberikan kepada pihak yang mendapatkan pengecualian untuk melakukan perjalanan keluar-masuk saat menjelang dan setelah libur Lebaran.


(***)


loading...



×
Berita Terbaru Update