Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 14 Mei 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
40.111 479 36.370 878
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Tujuh Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Terkait Perubahan Perda RTRW Agam

Selasa, 04 Mei 2021 | 16:25 WIB Last Updated 2021-05-04T20:17:48Z
Salah seorang anggota fraksi memberikan pandangan umumnya saat rapat paripurna DPRD Agam, Senin 3 Mei 2021. (ist)

MJNews.id - DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota bupati tentang perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam, di Aula Utama DPRD setempat, Senin 3 Mei 2021.


Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Suharman, didampingi Ketua DPRD Agam Novi Irwan, Wakil Ketua Marga Indra Putra dan Irfan Amran. 


Turut dihadiri Bupati Andri Warman, Wakil Bupati Irwan Fikri, Asisten, Anggota DPRD, dan kepala OPD baik secara langsung maupun lewat virtual.


Suharman menyatakan, penyampaian pandangan umum fraksi DPRD dalam rangka merespon nota bupati tentang ranperda dimaksud yang disampaikan pada 5 April lalu.


“Sesuai tahapannya, kita mendengarkan pandangan umum 7 fraksi di DPRD akan terkait tanggapan tentang nota bupati yang disampaikan pada paripurna lalu,” katanya.


Ketujuh Fraksi di DPRD Agam menyampaikan pandangannya, yakni Fraksi Gerindra yang disampaikan Nesi Harmita, Fraksi PKS disampaikan Suhermi, Fraksi Demokrat Nasdem disampaikan Feri Adrianto, Fraksi PAN disampaikan Antonis, Fraksi Golkar disampaikan Ar Yutinof, Fraksi PPP disampaikan Irfawaldi, Fraksi PBB Hanura Berkarya yang disampaikan oleh Epi Suardi. Semua fraksi berharap agar perubahan pada perda itu dilakukan secara teliti dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.


Selain itu, peraturan-peraturan tentang kawasan di tiap kecamatan dan nagari Agam yang diatur dalam ranperda tersebut sejatinya harus tetap berpijak pada kearifan lokal dan mempertimbangkan potensi perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat ke depannya.


Sementara itu, beberapa fraksi juga menyarankan agar menambahkan pasal yang mengatur tentang penambahan dan peningkatan jaringan jalan dan pasal tentang perubahan atau peningkatan sistem jaringan jalan, terutama jaringan jalan kabupaten.


(edy)


loading...



×
Berita Terbaru Update