Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 19 Juni 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
48.817 603 44.887 1.120
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Anggaran Infrastruktur 2022 Tembus Rp 100 Triliun, Ibu Kota Baru Nihil

Kamis, 03 Juni 2021 | 15:25 WIB Last Updated 2021-06-03T10:52:21Z
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

JAKARTA, MJNews.id - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan pembahasan pendahuluan rencana kegiatan dan anggaran kementerian di tahun 2022 dengan Komisi V DPR. Basuki mengungkapkan rencana anggaran Kementerian PUPR di tahun 2022 sebesar Rp100,46 triliun.


Rencana anggaran ini menurutnya sudah sesuai dengan keputusan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan. Meskipun sebetulnya, pihaknya mengusulkan angka yang lebih tinggi.


“Pagu indikatif Kementerian PUPR di 2022 sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas adalah sebesar Rp 100,46 triliun ini respons usulan kami sebesar Rp 176 triliun sebelumnya,” kata Basuki dalam rapat bersama Komisi V DPR, Rabu 2 Juni 2021.


Basuki memaparkan ada beberapa kegiatan pembangunan prioritas di setiap sektor pada tahun 2022. Misalnya, di Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Basuki menjelaskan ada program pembangunan 37 bendungan di seluruh Indonesia.


“Ini usulan kami untuk pembangunan 37 bendungan, sesuai refocusing di tahun 2020-2021, dari 25 bendungan akan menjadi 37. Ada bendungan Rukoh, Margatiga, Bener, Semantok, Sepaku Semoi, Ameroro, Kolhua, Kedung Langgar, dan Riam Kirwa,” papar Basuki, seperti diwartakan Detikcom.


Kemudian, ada juga prioritas pembangunan jalan di Ditjen Bina Marga. Basuki memaparkan akan ada pembangunan 239 km jalan di tahun 2022.


“Prioritasnya juga ada pembangunan jalan 239 km. Di ruas jalan Geumpang-Pameue di Aceh. Lalu di Pansela Jawa, di Jatim ini banyak yang tak tersambung,” kata Basuki.


Di sektor perumahan, Basuki menjelaskan Ditjen Perumahan akan fokus membangun 1.963 rumah susun yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah, pekerja, aparatur sipil negara, hingga lembaga pendidikan keagamaan yang berasrama.


Secara rinci berikut ini jumlah pagu indikatif Kementerian PUPR di tahun 2022:

1. Sekretariat Jenderal - Rp 641,77 miliar

2. Inspektorat Jenderal - Rp 101,70 miliar

3. Ditjen Sumber Daya Air - Rp 41,04 triliun

4. Ditjen Bina Marga - Rp 39,70 triliun

5. Ditjen Cipta Karya - Rp 12,50 triliun

6. Ditjen Perumahan - Rp 5 triliun

7. Ditjen Bina Konstruksi - Rp 600 miliar

8. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan - Rp 250 miliar

9. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah - Rp 225 miliar

10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Rp 400 miliar


Belum Ada Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga buka-bukaan soal perkembangan terakhir persiapan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru. Dia mengatakan sampai saat ini biaya membangun ibu kota belum dianggarkan.


Menurutnya, sampai saat ini pun belum ada pembahasan anggaran ibu kota baru di tingkat kabinet. Bahkan, dalam paparan pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR 2022 yang totalnya mencapai Rp100,46 triliun pun belum ada rencana kegiatan dan penganggaran untuk pembangunan ibu kota negara baru.


“Ini anggarannya juga belum ada, bahkan pagu indikatif 2022 ini sebenarnya ada catatan. Ini belum termasuk anggaran IKN, belum masuk anggaran food estate, belum masuk anggaran kawasan industri terpadu, itu catatan di SKB Kemenkeu dan Bappenas,” papar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR.


Basuki menjelaskan sampai saat ini pemerintah, khususnya pihaknya masih melakukan desain atau perencanaan untuk ibu kota baru. Dia menegaskan nantinya hanya Presiden Joko Widodo saja yang bisa mengumumkan soal bentuk ibu kota baru, itu pun bila UU-nya sebagai landasan hukum sudah disahkan oleh DPR.


“Tentang IKN ini memang kami siapkan softwarenya, kami tunggu pengesahan UU-nya beliau yang akan sampaikan, pak Presiden. Kami masih siapkan software desainnya, tapi nanti masih menunggu pengesahan UU-nya dari DPR,” ungkap Basuki.


Selain membuat desain dan perencanaan, Kementerian PUPR juga saat ini mulai menyiapkan untuk acara ground breaking ibu kota negara baru. Pihaknya akan menyiapkan Istana Negara, akses jalan, hingga alur drainase di ibu kota baru. “IKN kami sedang siapkan ground breakingnya untuk istana, jalan, dan air, serta drainasenya,” ujar Basuki.


Padahal, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, rencana pembangunan ibu kota negara baru akan masuk dalam APBN 2022. “Kita masukkan pemindahan ibu kota negara, kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI dan BI, Senin (31/5/2021).


Sri Mulyani mengungkapkan pembangunan IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilakukan dengan berbagai skema yang inovatif atau tidak melulu mengandalkan keuangan negara atau APBN. “Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal,” ujarnya.


Di sisi lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Istana Presiden di ibu kota baru akan mulai dibangun pada tahun ini. Hal itu dapat terlaksana jika rancangan masterplan dan detail plan yang sudah disiapkan saat ini berjalan sesuai yang direncanakan.


“Kita optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa di-groundbreaking pada tahun ini,” kata Suharso, belum lama ini.


Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melaksanakan peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 di ibu kota negara baru, Kalimantan Timur (Kaltim).


“Tanggal 17 Agustus 2024 itu Presiden bisa melaksanakan, kita melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru,” kata Suharso.


Namun, hal itu akan terlaksana dengan catatan semua rencana pemerintah berjalan sesuai rencana dan vaksinasi virus Corona (Covid-19) dapat mencapai kekebalan komunal (herd immunity). Proses vaksinasi saat ini sedang berlangsung.


(*/dtc) 

loading...

Iklan Kiri Kanan





×
Berita Terbaru Update