Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 19 Juni 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
48.817 603 44.887 1.120
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Asli Chaidir Setuju Kinerja BPKH Diawasi Berlapis

Senin, 07 Juni 2021 | 23:26 WIB Last Updated 2021-06-07T20:38:22Z
Anggota Komisi VIII DPR, H.M. Asli Chaidir.

PADANG, MJNews.ID - Anggota Komisi VIII DPR, H. Mhd Asli Chaidir setuju dan mendukung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang menyatakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diawasi berlapis.


“Kita setuju karena ini menyangkut dana umat yang jumlahnya sangat banyak. Harus diawasi, dipantau dan jika ada yang disalahgunakan, pelakunya mesti diberi sanksi tegas,” kata politisi PAN ini di Padang, Senin 7 Juni 2021.


Asli mewanti-wanti agar jangan sampai pengelolaan iuran dana haji, atau yang disebut penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) itu, salah dan merugikan jemaah.


BPIH selama ini dikelola BPKH. Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan yaitu melalui investasi syariah. Investasi yang dilakukan juga diwanti-wanti sehingga jelas dan pastinya menguntungkan. Jangan sampai BPIH bernasib seperti PT Jiwasraya akibat salah investasi.


Disebutkan, BPKH telah memberikan jaminan pengelolaan yang dilakukan secara baik dan tepat. Hal itu berdasarkan pengakuan Kepala BPKH Anggito Abimanyu.


“Tapi kalau mau kita ketahui yang pasti tentunya melalui audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” sebutnya.


Asli juga menyambut baik keputusan pemerintah yang memperbolehkan calon jemaah haji (calhaj) 2021 menarik BPIH yang telah dilunasi. Penarikan pelunasan tersebut tak akan menghilangkan status mereka menjadi calhaj 2022.


Namun, dia meminta jemaah bijak mengambil keputusan apakah akan menarik atau tetap menyimpan di BPKH. Keputusan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tidak terlalu mendesak tetap disimpan.


Pengawasan yang dimaksud Menko PMK tersebut, mulai badan pengawas dan kementerian terkait termasuk teknis yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Koordinator termasuk Kementerian PMK. Lalu juga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR RI.


“Jadi memang pengawasannya berlapis-lapis karena itu Insya Allah mereka yang mengelola dana yang ada di dalam amanah, saya jamin itu,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy sebelumnya.


Muhadjir juga mengatakan, dana haji yang dimiliki calon jamaah dipastikan aman walaupun mereka gagal berangkat tahun 2021 ini. Dana tersebut dipastikan aman karena dikelola dengan baik oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dikepalai oleh Anggito Abimanyu.


“Saya pastikan bahwa semua dana haji itu aman-aman. Kenapa? Karena dikelola oleh badan yang independen yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BP KH),” kata Muhadjir usai memberi orasi ilmiah di acara wisuda Universitas Gunadarma secara virtual di Depok, Minggu 6 Juni 2021. 


Muhadjir menegaskan dana calon jamaah tidak sedikitpun yang diinvestasikan di sektor langsung misalnya untuk infrastruktur. 


Investasi yang dilakukan masih berupa surat-surat berharga dan tabungan investasinya dan juga disimpan di bank-bank syariah sesuai dengan standar tabungan haji yang harus dikelola dengan syar’i.


(eff)

loading...

Iklan Kiri Kanan





×
Berita Terbaru Update