Awasi Kualitas Jasa Tes Cepat Antigen
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 4 Agustus 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
74.669 14.169 58.947 1.558
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Awasi Kualitas Jasa Tes Cepat Antigen

Rabu, 30 Juni 2021 | 14:00 WIB Last Updated 2021-06-30T07:00:00Z


Jakarta, MJNews.ID - Pemerintah daerah perlu terus mengawasi penyelenggaraan tes rapid antigen. Jasa tes cepat antigen diserbu masyarakat belakangan ini seiring melonjaknya penularan Covid-19. Sejumlah klinik pun sampai harus ‘berperang tarif’ untuk memikat warga. 

Para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, diingatkan untuk mengawasi kualitas tes antigen di wilayah masing-masing. Sebab, saat ini sudah banyak jasa tes antigen yang memasang tarif di bawah Rp 100 ribu. Tarif yang rendah dikhawatirkan menurunkan kualitas pelayanan. 

Perang tarif tes antigen salah satunya terlihat di Jalan Warung Buncit Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bak di pasar, warga berduyun-duyun mendatangi kawasan tersebut.

Di sana berderet tiga klinik yang memampang spanduk berukuran jumbo dengan warna nyentrik. Klinik paling kiri memasang spanduk warna merah jambu dengan tulisan “Swab Antigen 89 Ribu”. Tak mau kalah, klinik yang di tengah memasang spanduk jumbo warna merah menghadap jalan dengan tulisan “Swab antigen 74 ribu”. 

Klinik terakhir tak kehabisan akal untuk menggaet warga yang ingin dites guna mengetahui apakah dirinya tertular Covid-19 atau tidak. Klinik paling kanan memasang spanduk warna merah menghadap jalan dengan tawaran harga Rp 74 ribu, sama seperti klinik yang berada di tengah.

Namun, klinik ini turut memasang spanduk warna biru muda dengan tulisan: “Dijamin Asli Kemenkes (Bukan Daur Ulang)”. 

Seperti diwartakan Republika.co.id, yang mendatangi lokasi tersebut pada Minggu (27/6) sore untuk menjajal tes antigen. Secara acak jasa tes usap klinik yang berada di tengah dipilih. Petugas pendaftaran yang mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap meminta KTP dan nomor telepon. 

Setelah itu, petugas meminta untuk menunggu sekitar 30 menit bersama puluhan orang lainnya di dalam klinik. Giliran yang ditunggu tiba. Seorang perempuan muda mengenakan APD lengkap melakukan tugasnya untuk mengambil sampel. 

Sekitar 20 menit setelahnya, hasil keluar dalam bentuk surat beserta amplop putih. Sebelum membuka amplop, bayaran diminta. Benar saja, harganya memang Rp 74 ribu, tanpa ada embel-embel lain. 

Harga yang ditawarkan tiga klinik itu terbilang di bawah pasaran. Di berbagai tempat di Jakarta, harga tes usap masih di kisaran Rp 100 ribu hingga Rp 250 ribu. Sedangkan di situs jual-beli daring, satu set alat tes usap dibanderol di kisaran Rp 50 ribu.  

Klinik di daerah lainnya, yaitu di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Barat, juga tampak ramai didatangi warga. Namun, harga tes usap yang ditawarkan di sana sebesar Rp 150 ribu. Pihak klinik yang didatangi Republika enggan diwawancarai dengan alasan sedang ramai pasien. 

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, kemungkinan pemeriksaan Covid-19 yang ditawarkan klinik menimbulkan permainan harga sudah diperkirakan sejak jauh hari.

“Ini sudah diprediksi sejak awal ketika testing tidak difasilitasi, tidak disediakan, akan jadi ladang bisnis. Ini jelas,” ujarnya, Selasa 29 Juni 2021.

Pihak yang diuntungkan dengan pemeriksaan tes ini, ungkapnya, hanya kelompok tertentu saja. Sedangkan masyarakat secara keseluruhan terutama menengah ke bawah akan dirugikan.

Sebab, kata dia, ketika berbicara mengenai biaya, kondisi saat ini saja membuat mereka terpuruk secara ekonomi. 
“Kemudian tes-tes yang harus bayar juga menjadi beban tersendiri buat mereka,” ujarnya.

Ia mencontohkan, banyaknya biaya tes ini memicu protes di Madura karena harus bayar tidak murah. Selain itu, besarnya biaya pemeriksaan Covid-19 membuat cakupan testing Indonesia tidak akan meningkat. 

“Makanya testing Indonesia terendah di antara negara-negara ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, Singapura. Indonesia di bawah 100 per 1.000 penduduk per pekan,” ujarnya.

Ia pun mengkritik minimnya pengawasan atas tes Covid-19. Jangankan di lingkungan masyarakat, tes di bandara yang dekat dengan pemantauan dan keamanan saja bisa dipalsukan dan diadur ulang. “Padahal, untuk menjamin keamanan pemeriksaan Covid-19 harus ada mekanisme monitoring yang kuat, ketat, dan quality assurance. Buat saya ini jadi PR besar,” katanya. 

Kementerian Kesehatan mengatakan, pengawasan terkait tes Covid-19 merupakan tugas pemerintah daerah. “Kalau terkait monitoring (pelaksanaan dan pelanggaran tes swab), izinnya di pemda. Pemda yang bertugas melakukan monitoring,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.

Artinya, kata dia, jika terjadi pelanggaran permainan harga ataupun penggunaan alat tes bekas seperti beberapa waktu lalu di Kualanamu, Sumatra Utara, hal itu  menjadi ranah pemangku kepentingan daerah setempat. Kemenkes sudah mengeluarkan surat edaran untuk batas atas harga pemeriksaan swab dan rapid antigen. Tarif batas atas rapid test antibodi sebesar Rp 150 ribu, rapid test antigen Rp 275 ribu, dan PCR Rp 900 ribu. 

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mendorong penjaminan izin tes rapid antigen. Pemerintah daerah perlu memastikan semua alat tes sudah memiliki izin dan memenuhi syarat yang ditetapkan untuk melakukan tes rapid antigen.

“Harusnya itu semua sudah terdaftar dan kalau itu diproduksi dalam negeri, izin edarnya harus diadakan. Dari luar jelas harus ada izin impor karena ini menyangkut keputusan penting,” kata Ketua Umum PP IAKMI Ede Surya Darmawan, Senin lalu.

Pemerintah daerah perlu terus melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan tes rapid antigen. Mengingat saat ini rentang harga tes antigen semakin bervariasi dan banyak yang harganya sudah di bawah Rp 100 ribu.

Menurutnya, hal yang jangan sampai luput dari perhatian adalah tes rapid antigen yang dijual secara daring. “Itu kan susah juga. Kalau online, kembali lagi ke izin itu. Semuanya harus selesai di awal,” kata dia lagi.

Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa tes antigen merupakan tahapan screening Covid-19. Artinya, hasil negatif atau positif bukanlah akhir dari kondisi kesehatan seseorang. Hasil akhir tetap ditentukan oleh tes PCR.

“Artinya, ketika dia positif, itu harus segera melakukan tindak lanjut dengan tes PCR, dikonfirmasi supaya pas kondisinya masih belum parah, dia bisa segera isolasi mandiri. Tidak perlu sampai membutuhkan rumah sakit gara-gara terlambat mengenalinya,” kata Ede menambahkan.

Begitu pula dengan hasil tes antigen yang negatif. Bagi orang dengan tes antigen negatif, kata Ede, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Sebab, berperilaku hidup sehat masih menjadi satu hal yang akan menghindarkan seseorang dari Covid-19.

“Ketika negatif pun, ini yang barangkali harus dipahami. Supaya kemudian tidak mengibarkan bendera kemenangan, kesannya. Karena itu hanya tidak terinfeksi (Covid-19) sesaat,” ujar Ede.

(***)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense



×
Berita Terbaru Update