Notification

×

Adsense2

Adsense3

Info Perkembangan Virus Corona

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 14 Juni 2021


Positif Dirawat Sembuh Meninggal
47.885 622 43.496 1.089
sumber: corona.sumbarprov.go.id


Makjang! Beli Sembako pun Bakal Kena Pajak

Kamis, 10 Juni 2021 | 13:00 WIB Last Updated 2021-06-10T06:00:00Z
Penjual sembako. (detikcom)

JAKARTA, MJNews.ID - Sembako bakal menjadi komoditas yang tak luput dari pajak. Sebab, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok.


Hal itu tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).


Seperti dikutip detikcom, Rabu 9 Juni 2021, pada Pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dihapus dari barang yang tidak dikenai PPN. Dengan begitu, artinya, sembako akan dikenai PPN.


Sementara itu, dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, jenis barang kebutuhan pokok yang dimaksud adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian.


Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, juga akan dikenai PPN menurut draf tersebut.


Beberapa jenis jasa yang sekarang tidak dikenai PPN juga akan dikenai pajak melalui revisi RUU KUP, yakni jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, dan jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.


Kemudian, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

 

Harusnya Kasih Subsidi

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) memprotes rencana sembako sebagai objek pajak. Ketua umum IKAPPI Abdullah Mansuri mengungkapkan hal ini dirasa akan sangat memberatkan para pedagang sembako di pasar.


“Kami IKAPPI mengerti, kondisi keuangan negara sedang sulit dan Kementerian Keuangan dipressure untuk mendapatkan pembiayaan,” kata dia, Rabu 9 Juni 2021.


Abdullah menyebutkan jika kebijakan ini benar-benar dilakukan maka ada potensi kenaikan harga pada barang tersebut. “Hal ini akan merugikan masyarakat juga, karena harga pasti akan naik. Apalagi ditambah pandemi Covid-19 semakin berat. Seharusnya memberikan subsidi atau insentif bukannya menarik pajak,” jelas dia.


Abdullah menjelaskan IKAPPI mencatat lebih dari 50% omzet pedagang pasar masih turun. Apalagi sekarang pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan pada beberapa bulan belakangan.

 

Ganggu Pemulihan Ekonomi

Anggota DPR RI Mufti Anam menyebut jika hal itu diberlakukan maka momentum pertumbuhan ekonomi yang saat ini berjalan akan terpukul. Ia menjelaskan saat ini ekonomi nasional sudah berada di momentum pemulihan.


“Tantangan kita ada pada upaya menahan laju kenaikan kasus aktif Covid-19. Daya beli perlahan tumbuh. Kalau kebutuhan pokok dikenakan PPN, berarti pemulihan ekonomi dipukul mundur,” kata dia, Rabu 9 Juni 2021.


Apalagi juga ada rencana pemerintah untuk mengerek besaran PPN menjadi 12% dari sebelumnya 10%. “Sekarang daya beli belum pulih, tapi bisa langsung kena beban tambahan pajak. Ya spending masyarakat akan tertahan, padahal itu (belanja masyarakat) adalah kunci pemulihan dan jantung pertumbuhan ekonomi kita,” jelas dia.


Mufti Anam menyebut minimal ada dua dampak buruk bila rencana mengenakan PPN terhadap sembako itu terwujud. Pertama, meningkatkan inflasi.


“Jelas bahwa PPN akan membuat harga barang naik, inflasi terjadi. Kalau inflasi meningkat, otomatis dong daya beli warga makin tertekan. Kalau daya beli warga minim, ekonomi tidak akan bergerak,” ujar Mufti yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI.


Dampak kedua, paparnya, membuat upaya pengentasan kemiskinan semakin sulit dilakukan. Dia mengingatkan bahwa konsumsi terbesar masyarakat miskin tersedot untuk kebutuhan pangan.


“Kan di data BPS itu, bahan makanan memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan, sekitar 73,8% dari total garis kemiskinan, per September 2020. Kontribusi bahan makanan terhadap garis kemiskinan terus naik lho, jika dibandingkan September 2019 ke September 2020 itu ada kenaikan 4%,” ujarnya.


“Intinya, kalau harga pangan naik, maka angka kemiskinan akan naik. Ini harus dipikirkan betul oleh pemerintah,” imbuh politisi dari Pasuruan, Jatim, tersebut.


Mufti menyarankan agar Menteri Keuangan lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan di tengah pandemi Covid-19.


“Saya menyadari ada tantangan shortfall pajak, tapi tetap harus kreatif, jangan sembako dikenakan PPN. Justru ketika inflasi tinggi, lalu kemiskinan naik, ekonomi akan susah rebound dan otomatif penerimaan pajak juga masih akan seret,” jelas dia.


(*/dtc) 


loading...

Iklan Kiri Kanan





×
Berita Terbaru Update