Dipicu Persoalan Mobil Dinas, Hubungan Walikota-DPRD Bukittinggi Makin Memanas?
×

Adsense

Adsense Mobile

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 26 September 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
89.140 1.401 85.625 2.114
sumber: corona.sumbarprov.go.id

Dipicu Persoalan Mobil Dinas, Hubungan Walikota-DPRD Bukittinggi Makin Memanas?

Kamis, 03 Juni 2021 | 11:25 WIB Last Updated 2021-06-04T11:46:04Z

Toyota Fortuner, mobil dinas Ketua DPRD Bukittinggi.

BUKITTINGGI, MJNews.id - Hubungan antara Walikota Bukittinggi, Erman Safar dengan anggota DPRD terkesan sudah tidak lagi harmonis. Bahkan, akhir-akhir ini semakin memanas, hal ini dikarenakan adanya sejumlah sikap Walikota Erman Safar yang dinilai oleh anggota DPRD seperti tidak menghargai lembaga legislatif tersebut.

 

Lebih-lebih adanya Walikota memerintahkan stafnya untuk menukarkan mobil dinas Ketua DPRD Erman Sofyan berjenis Toyota Fortuner dengan mobil Toyota Inova. Penukaran mobil disampaikan ketika Walikota melakukan cek mesin maupun surat-surat kendaraan dinas Pemko Bukittinggi, baik roda empat maupun roda dua. Cek kendaraan dinas dilakukan di halaman Kantor Balai Kota Bukittinggi, Senin 30 Mei 2021.

 

Kepada salah seorang staf yang ikut mencatat kendaraan saat itu, Walikota Erman Safar memerintahkan, untuk menukarkan mobil dinas ketua DPRD jenis Fortuner dengan Inova milik Pemko Bukittinggi.

 

“Katakan kepada Ketua DPRD Erman Sofyan, yang menyuruh menukar mobil atas perintah Ketua DPC Gerindra Bukittinggi, yang mobil ketua DPRD saya yang pakai," ujar Erman Safar di depan sejumah SKPD, tapi tidak dijelaskan, apakah Ketua DPC Gerindra yang memakai atau Walikota.

 

Aneh! Walikota menyuruh menukar mobil dinas ketua DPRD Herman Sofyan, atas nama ketua DPC Gerindra Bukittinggi, bukan sebagai Walikota Bukittinggi.

 

“Ini berarti Walikota selaku Ketua DPC Gerindra telah mengutak-atik lembaga DPRD," ujar beberapa anggota dewan yang tidak mau namanya ditulis.


Penukaran mobil dinas ketua DPRD jenis fortuner dengan mobil Inova bertentangan dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana dalam Pemendagri itu mobil ketua DPRD maupun Walikota harus 2.400 sampai 2.500 CC, sedangkan mobil Inova hanya 2.000 cc.

 

Disinilah semakin meruncingnya hubungan walikota Bukittinggi dengan DPRD, ketersinggungan anggota DPRD dengan Walikota adalah ketiga kalinya.


Baru-baru ini juga pernah terjadi dalam tempo waktu berdekatan, dimana dalam acara sidang Paripurna Istimewa DPRD mengenai PDAM Tirta Sari waktu itu, salah seorang anggota DPRD dari Fraksi PKS Ibrar Yaser melakukan pertanyaan kepada Walikota Erman Safar, mengenai tidak terbentuknya Tim Safari Ramadhan Pemko Bukittinggi, dan semrawutnya parkir di Bukittinggi. Jawaban disampaikan Walikota sama sekali di luar dugaan anggota dewan.

 

“Agenda kita hanya tunggal sidang paripurna, kalau pertanyaan itu sampaikan melalui surat,” ujar Erman Safar ketika itu.

 

Kemudian tidak hadirnya Walikota Bukittinggi dalam sidang paripurna mengenai LKPj Walikota Bukittinggi tahun 2020. Sikap walikota tersebut dianggap oleh anggota dewan sebuah pelecehan terhadap lembaga DPRD.

 

Sekarang, dengan adanya perintah Walikota menukarkan mobil dinas Ketua DPRD Erman Sofyan jenis Fortuner dengan Inova, sejumlah anggota dewan yang dihubungi mengatakan, sangat menyesalkan sikap Walikota menukarkan mobil dinas Ketua DPRD Bukittinggi Herman Sofyan jenis fortuner dengan inova.

 

Apalagi mengatasnamakan Ketua DPC Gerindra. Meskipun Ketua DPRD Herman Sofyan sebagai anggota Gerindra, tetapi walikota tidak bisa semena-mena menukarkan mobil.

 

"Mobil dinas itu adalah milik anggota dewan yang diperuntukkan untuk ketua DPRD mata anggaran pembelian mobil tersebut sudah dianggarkan dalam APBD jauh sebelum Erman Safar menjadi Walikota Bukittinggi," sesal anggota dewan, ketika ditanya wartawan.

 

Salah seorang anggota dewan dari fraksi PKS DPRD Ibrar Yaser mengatakan, jika walikota ingin bekerja, jangan masalah kendaraan dinas yang dikerjakan, janji dengan masyarakat tolong segera direalisasikan, tolong disegerakan, kasihan kita dengan masyarakat.


“Seperti janji pencabutan Perwako 40/41, kemudian kartu KBH. Kartu Deomon tolong diselesaikan, selama ini tidak ada buktinya. Sebagai walikota tidak tampakkan kerjanya. Tampakkan hasilnya, jangan janji-janji saja, sudah 100 hari menjabat walikota, apa yang dikerjakan, apa yang telah diberikan walikota kepada masyarakat Bukitttinggi?” ungkap Ibrar Yaser didampingi Sabirin Rahmat dari Fraksi Gerindra dan Edison Nimli dari Fraksi Demokrat.

 

Lebih lanjut dikatakannya, selama ini Walikota hanya baru sekedar menemui sejumlah Menteri di Jakarta, itu pun atas prakarsa anggota DPR RI yang juga Ketua DPW Gerindra Sumbar, Andre Rosiade.


(Munasril) 

loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update